Kesalahan pengelolaan SDA
Sebelumnya, Manager Kajian Kebijakan Walhi Boy Even Sembiring, menilai pemerintah abai memperhatikan faktor kebencanaan dalam setiap kebijakan. Padahal, banyak daerah di Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana. Melansir data BNPB tahun 2019, ada 3.768 bencana dan tahun 2018 terjadi 2.572 kejadian bencana. Bencana hidrometeorologi lebih dominan ketimbang bencana geologi. Kenaikan tren bencana hidrometeorologi ini akibat interaksi dan pengaruh parameter meteorologi seperti cuaca, kelembaban, hujan yang berkaitan erat dengan isu perubahan iklim.
Tahun 2019, Walhi mencatat telah terjadi sedikitnya 3 kejadian bencana banjir bandang dan longsor, seperti di Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Papua. Berbagai sebab terjadinya bencana itu antara lain karena alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertambangan serta pembalakan liar. Tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terulang di Sumatera dan Kalimantan. Baca Juga: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ubah Konsep Perizinan
Walhi mencatat dominasi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia merupakan akumulasi dari kesalahan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Tercatat periode 2014-2015 Indonesia kehilangan 27 persen tutupan pohon. Ini terjadi karena alih fungsi lahan untuk pertambangan, dan perkebunan. “Dalam kebijakannya, pemerintah kerap mengabaikan faktor kebencanaan,” paparnya.
Boy juga mencatat setidaknya 30 titik proyek dan kebijakan pemerintah di sepanjang pesisir selatan Jawa berpotensi meningkatkan resiko bencana. Berbagai proyek yang ada di lokasi itu antara lain tambang pasir besi, emas, infrastruktur, dan PLTU. Potensi selatan pesisir pulau Jawa yang rawan bencana ini seharusnya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi seluruh perizinan dan rencana pembangunan.