Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri berpendapat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memiliki sumber pendanaan yang memadai agar lembaga itu bisa beroperasi secara efisien dan efektif dalam menjamin stabilitas pasar keuangan.
Kepada pers di Jakarta, Kamis (27/9), Deni menjelaskan bahwa OJK dapat meniru langkah-langkah pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga serupa di luar negeri yang memiliki karakteristik sama seperti Indonesia, misalnya perekonomian negara sedang berkembang.
"Selain karakteristik tersebut beberapa persyaratan lain juga harus diperhatikan dalam menentukan besarnya sistem pungutan bagi pembiayaan OJK. Contohnya, besarnya pungutan tidak boleh menghambat penawaran produk dan jasa dari lembaga keuangan di Indonesia," ujarnya.
Dengan demikian, ia menambahkan, harus dikaji berapa banyak perusahaan yang nantinya tidak akan mampu menjalankan usahanya dengan adanya pungutan tersebut.
Mengenai metode pungutan, Deni menuturkan, syaratnya harus mudah diimplementasikan dan kebijakan tersebut harus memberikan dampak netral terhadap kesetaraan dalam berusaha atau perilaku dunia usaha.
Dia menjelaskan bahwa pungutan harus diarahkan kepada aktivitas transaksi yang bersifat spekulatif sebagaimana model yang dikembangkan OJK Korea Selatan. "Jika Indonesia menginginkan sektor industrinya maju seperti Korea Selatan, maka terapkan model pungutan transaksi semacam itu," ujarnya.
Untuk itu Deni mengharapkan pada 2013 OJK dapat menaikkan pungutan transaksi pasar modal menjadi 0,08 persen. Dengan kenaikan tersebut, maka stabilitas industri keuangan bisa berjalan baik.