Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) telah menyusun kerangka program transformasi terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD). Deputi komisioner pengawasan perbankan bidang IV OJK, Heru Kristiana, mengatakan kerangka program transformasi tersebut berkaitan dengan aspek bisnis, risiko dan pendukung seperti sumber daya manusia.
"Melalui program transformasi tersebut diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya dan sebagai grup bank terbesar, terbaik dan terkuat di industri perbankan nasional," kata Heru di Kantor OJK di Jakarta, Jumat (22/5).
Menurutnya, transformasi ini diperlukan lantaran kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah masih rendah. Hal ini tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni sebesar 26 persen. Selama ini, pangsa kredit di BPD didominasi dengan kredit konsumtif.
Selain itu tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur BPD selama ini belum memadai sehingga memicu peningkatan kredit bermasalah dari segmen produktif. Bukan hanya itu, daya saing BPD juga masih rendah karena produk dan mutu pelayanan yang belum memadai.
"Setidaknya terdapat tiga sasaran dari program transformasi BPD tersebut. Yakni, meningkatnya daya saing (kompetitif), menguatnya ketahanan kelembagaan dan meningkatnya kontribusi terhadap pembangunan daerah," ujar Heru.
Ia mengatakan, agar ketiga sasaran tersebut dapat tercapai, ada enam strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko. Keenamnya strategi tersebut adalah, pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan, pengelolaan portofolio dan penguatan likuiditas dan permodalan.
Kerangka program transformasi BPD ini akan diluncurkan pada 26 Mei mendatang di Istana Negara. Menurut Heru, selain OJK dan Asbanda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina kepala daerah yang notabene pemilik dari BPD juga akan turut hadir.
"Kami berencana meluncurkan kerangka program transformasi BPD pada 26 Mei mendatang," katanya.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan program transformasi tersebut untuk merevitalisasi peran BPD. Menurutnya, kinerja BPD selama ini tergolong baik. Namun, karena ada keterbatasan baik dari sisi permodalan, sehingga belum mampu kontribusi secara signifikan dalam membangun perekonomian daerah.
"Kredit terbatas sektor konsumtif, bukan produktif. Belum kenal diverisifikasi apakah produk, layanan, akan kita dorong ke sana," kata Moenek.
Selain itu, terbatasanya sumber daya manusia, infrastruktur serta modal juga menjada kendala dalam memajukan BPD. Atas dasar itu, Kemendagri sebagai pembina kepala daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah berencana akan menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dengan OJK berkaitan dengan penguatan peran BPD ini.
"Kami ingin BPD jadi bank yang kuat, berdaya saing yang tinggi serta harus mampu memberi kontribusi signifikan bagi ekonomi daerah," kata Moenek.
Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyono, menambahkan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengubah struktur dan dinamika perbankan di tanah air. "Sekarang persaingan semakin ketat, buat kita (BPD, red) harus kreasi lebih baik agar bisa survive dan berkembang," katanya.
Menurutnya, penyusunan kerangka program transformasi ini merupakan bentuk BPD untuk bertahan dan berkembang dari dinamika perbankan yang berubah karena MEA. "Kalau mau survive dan berkembang harus lakukan sesuatu, perubahan yang dimaknai sebagai transformasi jadi leader dominan industri perbankan di Indonesia," pungkasnya.
"Melalui program transformasi tersebut diharapkan BPD akan menjadi pemimpin di daerahnya dan sebagai grup bank terbesar, terbaik dan terkuat di industri perbankan nasional," kata Heru di Kantor OJK di Jakarta, Jumat (22/5).
Menurutnya, transformasi ini diperlukan lantaran kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah masih rendah. Hal ini tercermin dari relatif kecilnya pangsa kredit produktif yakni sebesar 26 persen. Selama ini, pangsa kredit di BPD didominasi dengan kredit konsumtif.
Selain itu tata kelola, sumber daya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur BPD selama ini belum memadai sehingga memicu peningkatan kredit bermasalah dari segmen produktif. Bukan hanya itu, daya saing BPD juga masih rendah karena produk dan mutu pelayanan yang belum memadai.
"Setidaknya terdapat tiga sasaran dari program transformasi BPD tersebut. Yakni, meningkatnya daya saing (kompetitif), menguatnya ketahanan kelembagaan dan meningkatnya kontribusi terhadap pembangunan daerah," ujar Heru.
Ia mengatakan, agar ketiga sasaran tersebut dapat tercapai, ada enam strategi yang akan ditempuh dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis dan risiko. Keenamnya strategi tersebut adalah, pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan, pengelolaan portofolio dan penguatan likuiditas dan permodalan.
Kerangka program transformasi BPD ini akan diluncurkan pada 26 Mei mendatang di Istana Negara. Menurut Heru, selain OJK dan Asbanda, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina kepala daerah yang notabene pemilik dari BPD juga akan turut hadir.
"Kami berencana meluncurkan kerangka program transformasi BPD pada 26 Mei mendatang," katanya.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan program transformasi tersebut untuk merevitalisasi peran BPD. Menurutnya, kinerja BPD selama ini tergolong baik. Namun, karena ada keterbatasan baik dari sisi permodalan, sehingga belum mampu kontribusi secara signifikan dalam membangun perekonomian daerah.
"Kredit terbatas sektor konsumtif, bukan produktif. Belum kenal diverisifikasi apakah produk, layanan, akan kita dorong ke sana," kata Moenek.
Selain itu, terbatasanya sumber daya manusia, infrastruktur serta modal juga menjada kendala dalam memajukan BPD. Atas dasar itu, Kemendagri sebagai pembina kepala daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah berencana akan menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dengan OJK berkaitan dengan penguatan peran BPD ini.
"Kami ingin BPD jadi bank yang kuat, berdaya saing yang tinggi serta harus mampu memberi kontribusi signifikan bagi ekonomi daerah," kata Moenek.
Ketua Umum Asbanda, Eko Budiwiyono, menambahkan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengubah struktur dan dinamika perbankan di tanah air. "Sekarang persaingan semakin ketat, buat kita (BPD, red) harus kreasi lebih baik agar bisa survive dan berkembang," katanya.
Menurutnya, penyusunan kerangka program transformasi ini merupakan bentuk BPD untuk bertahan dan berkembang dari dinamika perbankan yang berubah karena MEA. "Kalau mau survive dan berkembang harus lakukan sesuatu, perubahan yang dimaknai sebagai transformasi jadi leader dominan industri perbankan di Indonesia," pungkasnya.