Dalam kesempatan yang sama, seluruh pejabat OJK dan perwakilan staf pelaksananya menandatangani pakta integritas. Pakta ini merupakan dokumen tertulis yang intinya menyebutkan baahwa pejabat dan staf OJK akan senantiasa menjunjung tinggi integritas, kejujuran serta menjauhi perbuatan tercela, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pada tempat sama, Penasihat KPK Abdullah Hehamahua memberikan masukannya kepada seluruh karyawan dan pejabat OJK yang hadir. Menurutnya, memiliki integritas sangat penting dalam menjalankan setiap tugas. Karena dengan adanya integritas, perbuatan tercela seperti korupsi dapat dihentikan. "Penyebab korupsi itu niat, kesempatan dan justifikasi," katanya.
Menurut Abdullah, salah satu yang paling rentan terjadi dalam tiap menjalankan tugas adalah gratifikasi. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Karena berawal dari gratifikasi bisa berujung ke tindak pidana korupsi, seperti suap.
"Misalkansaya membeli mobil Rp120 juta karena jabatan saya sebagai penasihat KPK. Harga pasarannya Rp135 juta, maka sisa Rp15 juta itu adalah gratifikasi yang harus dilaporkan ke KPK."
Selain itu, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Abdullah menyarankan agar senantiasa tercipta good governance di OJK. Misalnya, harus ada etika bisnis, e-procurement, adanya reformasi birokrasi seperti SDM berkualitas, fungsionalisasi IT serta pemilihan pimpinan, pejabat dan pegawai secara adil, akuntabel dan demokratis. Prosesnya dijalankan dengan cara ditenderkan, mulai administrasi, tes kompetensi, makalah, grup diskusi, tes user dan tes kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Abdullah menawarkan agar OJK melakukan warung kejujuran di kantornya. Warung tanpa ada penjaganya ini menyediakan kebutuhan makanan kecil dan minuman bagi pengunjung dan karyawan OJK. Warung ini hanya menyediakan sebuah kotak untuk meletakkan uang pembayaran dan daftar harga. Menurutnya, warung kejujuran ini aplikasi budaya kerja dan kode etik. "Integritas dan profesional itu harus ada berbarengan," pungkasnya.