Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pembelian saham kembali (buyback) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, hal itu dapat dilakukan guna menekan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Kita serahkan nantinya kepada masing-masing pelaku pasar, kita tidak mencampuri itu, kita menyiapkan aturannya agar buyback itu bisa dilakukan," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/8).
Ia sadar bahwa dalam aturan yang ada, buyback hanya bisa dilakukan setelah melalui RUPS. Namun, kondisi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Dari pengalaman yang terjadi, buyback pernah dilakukan tanpa melalui RUPS jika dalam keadaan terpaksa, seperti krisis ekonomi.
"Buyback itu harus RUPS tapi pernah pas krisis kita keluarkan aturan sehingga pada waktu itu krisis buyback boleh dilakukan tanpa lewat RUPS," ujarnya.
Pada krisis tahun 2008 lalu, buyback pernah dilakukan tanpa melalui RUPS. Terkait hal ini, menurut Muliaman, OJK tak perlu melakukan revisi aturan. Agar buyback tanpa RUPS bisa terlaksana, aturan yang lama bisa diterapkan kembali. "Itu artinya selama ini ada (aturan buyback tanpa RUPS) tadinya dicabut sekarang diterapkan lagi," katanya.
Menurut Muliaman, penerapan buyback bertujuan untuk memitigasi agar tak dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. OJK akan terus mengawasi secara penuh bagi emiten yang menerapkan aturan buyback ini. "Nanti akan diawasi secara penuh oleh OJK," tandasnya.
Ketentuan ini termuat dalam Peraturan Nomor XI.B.3 yang merupakan modifikasi dari Peraturan Nomor XI.B.2 tentang pembelian kembali saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis. Meski begitu, emiten tetap wajib melakukan keterbukaan informasi buyback seperti yang diatur dalam peraturan XI.B.2.
Analis Pasar Uang Samuel Sekuritas Lana Soelistyaningsih sependapat dengan yang diutarakan oleh Muliaman. Menurutnya, tidak masalah jika buyback tanpa melalui RUPS hanya diberlakukan kepada BUMN. "Jadi tidak apa-apa, sudah direstui secara tidak langsung," tulisnya melalui pesan singkat kepada hukumonline.
Lana mengatakan, dari aspek investasi buyback merupakan langkah baik bagi pemilik saham untuk menambah kuota sahamnya kembali. Terlebih lagi, pembelian saham dilakukan pada saat harga di pasar masih murah. Jika ke depan harganya tinggi, pemilik saham dapat menjual kembali sahamnya.
"Dari aspek investasi, saya setuju, justru harga lagi murah, bisa beli, dan bisa dijual ketika harga nanti naik," ujar Lana.
Menurut Lana, meski sudah direstui pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, tapi masih terdapat hak-hak pemegang saham minoritas yang dilanggar jika buyback tanpa RUPS diterapkan. Namun, jika harga saham yang diperjualbelikan tidak turun drastis, pemilik saham minoritas juga memperoleh keuntungan.
"Kan sudah direstui pemerintah sebagai pemegang saham majority. Memang sih hak-hak pemegang saham minoritas dilanggar, tapi kalau harga nya tidak turun drastis kan minoritas juga untung," tutup Lana.