Selain itu, respons Kapolri dalam membentuk Virtual Police untuk mengedukasi masyarakat di dunia maya dapat membatasi ruang kebebasan berpendapat. Konsepnya memang bukan tujuan pemidanaan, namun lebih ke preventif dalam bentuk peneguran. Menurut Penulis, dengan adanya virtual office, masyarakat akan takut ketika mengemukakan pendapatnya di media sosial, karena merasa diawasi oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, dengan adanya Virtual Office ini ada potensi abuse of power bagi orang-orang yang kritis dalam mengkritik Pemerintah dan jika dianggap berseberangan, maka dapat dikriminalisasi dengan UU ITE. Sebaiknya dengan peran kepolisian di ranah siber, lebih melindungi bagi korban-korban yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti pinjaman online, penipuan online, dan kekerasan gender berbasis online.
*)Mona Ervita, Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Pers Jakarta.
Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |