Negara yang dinilai tidak memiliki kemampuan mencegah pencucian uang dapat dilabeli sebagai Non-Cooperative Jurisdiction (NCJ). Negara berlabel NJC dianggap tidak dapat bekerja sama dalam upaya pencegahan pencucian uang secara internasional. Juga tidak memiliki ketaatan terhadap prinsip-prinsip keuangan internasional dalam bidang perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.
Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI, menjelaskan bahwa keberatan Indonesia atas penyamaan standar penilaian difokuskan pada masalah ketaatan terhadap prinsip keuangan internasional. Ia memberi contoh mengenai konsolidasi pemerintah dengan bank asing dalam kerja sama pencucian uang. Tidak setiap bank asing bersedia membuka informasi nasabah meski ada indikasi pencucian uang. Akibatnya justru negara tempat bank itu berada yang dinilai negatif.
Menurut Halim, kesalahan seperti ini tidak selalu tanggung jawab negara yang dinilai. “Apabila kondisi ini dimasukkan sebagai bagian dari penilaian untuk NCJ, tentu saja tidak adil,” tandasnya.