Rencana pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang kepada pemerintah belum mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak masih bernegosiasi soal harga.
Dalam pertemuan terakhir, Jepang menginginkan harga Inalum sebesar 626 juta dollar AS. Sedangkan Indonesia menginginkan harga Inalum hanya 424 juta dollar AS. Pemerintah dan Jepang akan kembali bertemu sekali lagi untuk menuntaskan masalah tersebut.
Direktur Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Suhendra mengatakan, masih ada pertemuan sekali lagidalam negosiasi.“Kata Ketua Tim Negosiasi Pak MS Hidayat, Senin, ditentukan apakah dari perbedaan itu bisa dibawa ke arbitrase atau tidak," kata Dede, Jumat (18/10).
Jika pemerintah dan pihak Jepang tidak menemukan titik temu soal harga, kedua pihak sepakat menyerahkan persoalan ke arbitrase internasional. Artinya, sesuai perjanjian induk (master agreement), pemerintah tetap akan mengambil alih kepemilikan PT Inalum dari Nippon Asahan Aluminium (NAA) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per 31 Oktober 2013. Perbedaan nilai aset PT Inalum diserahkan kepada arbitrase internasional.
Lebih lanjut Dede menjelaskan, wewenang pengelolaan Inalum sepenuhnya berada di Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sementara itu, Kementerian ESDM hanya menyiapkan pasokan bijih mineral."Wewenang ada di Kemenperin. Kami hanya menjamin pasokan alumina," tuturnya.
Dede memastikan, Inalum tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Menurutnya, selama proses negosiasi berlangsung perusahaan hilir yang memiliki smelter tersebut dapat terus memproduksi aluminium. Hal tersebut, menurut Dede, karena didukung sektor hulu yang sudah banyak memproduksi alumina. Ia menambahkan, pasokan bahan baku yang diperoleh untuk menggenjot produksi Inalum didapat dari produksi dalam negeri.
"Pasokan bahan baku dijamin aman. Banyak perusahaan yang sudah memproduksi alumina. Antam sudah dipastikan akan menyalurkan pasokan bahan baku ke Inalum. Perusahaan lain di dalam negeri juga telah siap menyiapkan bahan baku alumina untuk Inalum," ucapnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) menekankanagar pemerintah bertahan melakukan negosiasi mengenai nilai buku. Jika memang nantinya perbedaan nilai tersebut tidak menemui kesepakatan dalam musywarah, ia meyakinkan pemerintah untuk melangkah ke arbitrase. “Kalau memang harus ke arbitrase, tidak perlu takut,” tegas Marwan.
Marwan optimis, jika pemerintah bersungguh-sungguh untuk mengambil alih Inalum, proses arbitrase dapat dimenangkan. Pengalaman pahit di masa lalu atas kekalahan-kekalahan pemerintah di forum arbitrase ketika berhadapan dengan investor menurut Marwan dapat menjadi pelajaran penting. Ia menyimpulkan, dalam proses arbitrase penting untuk memilih kuasa hukum yang juga mengert bidang energi.
“Kita tahu, sebelum-belumnya dalam proses arbitrase ada pengkhianat dari orang dalam sendiri. Apa yang dibicarakan di sini malamnya terdengar di Amerika. Selain itu, orang yang ditunjuk jadi kuasa hukum pun bukan ahli dalam bidang energi. Kalau tidak ada yang bocor dan kita tunjuk kuasa hukum yang mengerti energi, kita bisa menang,” tutur Marwan.
Selain itu, Marwan menilai pemerintah perlu segera membentuk konsorsium baru untuk menangani PT Inalum pasca berakhirnya kerja sama dengan pihak NAA. Menurutnya, jika perlu ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang khusus menangani Inalum.