MA siap menindaklanjuti pendapat atau rekomendasi DPRD Kabupaten Garut yang merekomendasikan pemberhentian Aceng Fikri sebagai Bupati Garut. Aceng diduga melanggar UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan norma etika.
“Sampai saat ini berkas rekomendasi pemecatan Aceng dari DPRD Garut belum kita terima, tetapi kalau nanti sudah masuk, berkas perkara itu akan diterima Direktorat Pranata dan Tata Laksana MA,” jelas Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur saat dihubungi, Rabu (26/12).
Prosesnya, kata Ridwan, begitu lengkap, berkas perkara akan diteruskan ke Panitera Muda Tata Usaha Negara. Setelah itu, berkas akan dikirim ke Kekar Chandra (kamar tata usaha negara, red). “Nanti ketua kamar TUN akan pleno untuk menentukan susunan majelis hakim agung,” ujar Ridwan.
Sesuai UU Pemda, lanjut dia, perkara ini akan diputuskan oleh MA dalam jangka waktu 30 hari sejak berkas perkara diterima. “Nantinya putusan MA ini bersifat final, artinya MA bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Kalau berkasnya sudah masuk akan segera kita putus,” ujar Ridwan.
Apabila majelis hakim agung mengabulkan pendapat DPRD Garut, maka putusan MA itu disampaikan kepada DPRD Garut. Berikutnya, DPRD Garut menggelar rapat paripurna untuk mengusulkan pemecatan Aceng kepada presiden. “Nantinya, setelah diputus, MA akan mengirimkan putusan itu ke DPRD untuk dilakukan proses impeachment (pemakzulan, red),” papar Ridwan.
Mekanisme kewenangan MA memutuskan rekomendasi pendapat DPRD terkait pemberhentian kepala daerah ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Pemda.
Pasal 29 ayat (4) UU Pemda a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final; |
Untuk diketahui, dalam rapat paripurna DPRD Garut, Jum’at kemarin (21/12), 45 orang dari tujuh fraksi menyetujui hasil investigasi Pansus. DPRD Garut memutuskan untuk mengajukan pemberhentian Bupati Aceng. Mereka menilai Aceng melakukan pelanggaran etika dan undang-undang karena menikahi gadis di bawah umur secara siri hanya dalam waktu empat hari.
Sementara itu, Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menegaskan mekanisme pemberhentian kepala daerah mengacu pada UU Pemda jo Pasal 123 ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Menurutnya, proses di DPRD, sifatnya hak menyatakan pendapat lembaga DPRD. Isinya adalah refleksi dari sikap politik fraksi-fraksi, sekaligus representasi rakyat. Setelah melalui proses di DPRD, lalu disampaikan ke MA. Hasil rekomendasi DPRD ini akan diuji ke MA paling lama 30 hari sejak perkara masuk.
“Lalu (putusan MA) dikembalikan lagi ke DPRD. Kemudian DPRD bersidang lagi untuk mengambil keputusan,” ujarnya.
Dilanjutkan Reydonnyzar, Putusan MA itu bersifat final, sehingga menutup kemungkinan adanya transaksi politik antara DPRD dan Bupati yang mengubah sikap mereka. Misalnya mencabut pendapat yang sudah diberikan pada MA.
Setelah itu, presiden melalui Menteri Dalam Negeri memproses usul pemberhentian paling lambat 30 hari. Kemudian Aceng akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Garut oleh Mendagri atasan usulan/perintah presiden.