Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata menyatakan bahwa saat ini Dephukham tengah membuat Juklak Sistem Pembinaan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas. Namun hingga pekan ini, belum diketahui pasti bentuk juklak yang akan dibuat dan apa saja yang akan diatur di dalamnya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Asfinawati berpesan agar juklak itu implementatif. Dan harus ada support untuk melaksanakan juklak itu, tambahnya. Menurutnya, selama ini permasalahan tidak terletak pada tataran peraturan, melainkan pelaksanaan dari aturan.
Asfin menambahkan jika Lapas dianggap tempat pembinaan maka pembinaan itu harus mencakup pembinaan mental, ekonomi, pendidikan. Itu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan departemen lain, tuturnya. Ia mencontohkan, untuk pembinaan pendidikan dan pelatihan, Lapas bisa bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Tidak betul kalau anggaran menjadi kambing hitam, tegasnya.