Bagi pegawai di Depkeu sendiri, tidak ada pilihan lain untuk menyesuaikan diri dan mengikuti alur reformasi. Jika tidak sanggup, silahkan mudur dari kepegawaian. Demikian keterangan yang disampaikan pihak Depkeu.
Terhadap pelanggaran itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menjatuhkan sanksi. Mulai dari penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Total sanksi yang dikenakan sepanjang 2006 sampai 31 Agustus 2009 sebanyak 417 pegawai. Rinciannya: penurunan pangkat 149 pegawai, pembebasan jabatan (48), pemberhentian dengan hormat (36) dan pemberhentian tidak dengan hormat (184). Artinya sudah ada 220 pegawai yang dipecat.
Rincian Sanksi Terhadap Pelanggaran Integritas
(PP 30/1980 Kategori ”Berat”)
Tahun | Jumlah Total | Penuruan Pangkat | Pembebasan Jabatan | Pemberhentian dengan Hormat | Pemberhentian Tidak dengan Hormat |
2006 | 88 | 16 | 12 | 8 | 52 |
2007 | 70 | 20 | 7 | 2 | 41 |
2008 | 166 | 71 | 17 | 12 | 66 |
2009*) | 93 | 42 | 12 | 14 | 25 |
Total | 417 | 149 | 48 | 36 | 184 |
*) Hingga 31 Agustus 2009 sumber: Depkeu
Remunerasi Diturunkan
Bukan hanya itu, Menteri Keuangan juga menjatuhkan sanksi penurunan remunerasi. Untuk pelanggaran disiplin kehadiran, pembayaran remunerasi diturunkan mulai 75 pesen, 50 persen, atau 25 persen selama sebulan. Sanksi ini diberikan sesuai dengan peringatan secara bertingkat, dari peringatan pertama, kedua atau ketiga.
Setiap pelanggaran integritas, seperti tidak melaksanakan tugas dengan baik, meninggalkan tugas, menyalagunakan wewenang, dan lain-lain, pembayaran remunerasinya diturunkan menjadi: (a) 25 persen selama dua, tiga, atau enam bulan tergantung jenis hukuman untuk pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin kategori ringan; (b) 10 persen selama masa hukuman untuk pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin kategori sedang. Kemudian (c) 5 persen selama masa hukuman untuk pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin kategori berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan; (d) 0 persen untuk mereka yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin kategori berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas nama sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.
Sementara untuk pelanggaran lain—pegawai yang ditahan sementara oleh pihak yang berwajib karena didakwa melanggar hukum pidana—sesuai PP No. 4/1966 sanksinya berupa pemberhentian sementara kepada pegawai tersebut dan pembayaran remunerasinya secara diturunkan menjadi 75 persen dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.