“Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai digunakannya pola fast track legislation dalam pembentukan UU 3/2022 sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan.
Terbukti, Pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait adanya berbagai kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon berupaya melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro aktif dan responsif memberi masukan terhadap proses pembentukan UU IKN sebagai upaya mewujudkan partisipasi masyarakat meski tanpa diundang.
“Terlepas dari ada atau tidaknya fakta para Pemohon untuk terlibat aktif memberikan masukan perihal pembentukan UU 3/2022, Mahkamah juga tidak menemukan adanya rangkaian bukti lain dari para Pemohon yang dapat membuktikan Pemerintah dan DPR telah benar-benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait dengan pembentukan UU 3/2022,” dalih Mahkamah.
Berkenaan dengan 2 alat bukti yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai keduanya tidak cukup membuktikan adanya tendensi bahwa Pemerintah dan DPR telah melanggar asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011. Alat bukti tersebut yakni tangkapan layar laman Rekam Jejak Pembentukan UU 3/2022 di website DPR RI dan bukti Surat Permohonan Data/Berkas bertanggal 9 Mei 2022 tentang pembentukan UU IKN ke Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Hukum dan HAM dan DPR RI melalui sekretaris Jenderal DPR RI.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar asas keterbukaan adalah tidak beralasan menurut menurut hukum.”
Sedangkan dalam putusan pengujian formil dan materil UU IKN perkara No.34/PUU-XX/2022 yang dimohonkan Prof Azyumardi Azra dan 20 pemohon lainnya, Mahkamah pun menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya.
“Pelibatan atau partisipasi masyarakat telah dilakukan pembentuk undang-undang. Dari keterangan dan lampiran keterangan DPR dapat diketahui bahwa dalam proses pembentukan UU 3/2022, pembentuk undang-undang telah berusaha untuk memenuhi kriteria partisipasi yang lebih bermakna sebagaimana pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dengan melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, konsultasi publik, dan kunjungan kerja khususnya dengan stakeholder masyarakat yang memiliki kepentingan atas substansi RUU IKN dan telah langsung menindaklanjutinya ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan Putusan MK No.34/PUU-XX/2022 ini.
Menurut Mahkamah, hal itu membuktikan pembentuk undang-undang telah berupaya memenuhi hak masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, serta dijelaskan atau dijawab atas pendapat yang diberikan. Dalam keterangan tertulisnya, kata Saldi, DPR juga telah menguraikan dalam tabel yang berisi berbagai pendapat dan masukan dari masyarakat serta ahli yang ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh DPR.
“Pada tabel tersebut terdapat uraian mengenai berbagai pendapat/masukan masyarakat yang diakomodir oleh DPR dalam DIM dan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU IKN,” paparnya.
Bagi Mahkamah, pembentuk undang-undang tidak terbukti telah mengesampingkan hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan, karena telah dibukanya akses kepada masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. “Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) dalam proses pembentukan RUU IKN yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.”