Sementara itu, menanggapi rencana pembangkangan KPUD Sulsel untuk menggelar kembali Pilkada, Jumat ( 21/12), Kuasa Hukum pasangan calon gubernur Sulsel, Amin Syam-Mansyur, Elsa Syarief, berencana mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Ia memerintahkan KPUD Sulsel menggelar Pilkada ulang untuk mematuhi putusan MA.
Elsa, seperti dilansir kantor berita Antara, menganggap putusan MA itu tidak melebihi kewenangan seperti dinilai berbagai pihak. Menurutnya, putusan MA sudah sesuai dengan norma yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Tak Ada SKLN Buat MA
Menanggapi ramainya peristiwa rentetan dari putusan MA ini, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie turut angkat bicara. Menurutnya, jika persoalan sengketa Pilkada ini tidak cukup terselesaikan dengan jalur hukum, bakal berujung pada konflik berkepanjangan dan menjadi preseden buruk untuk perjalanan demokrasi. Selesaikanlah upaya hukum, dengan proses hukum dulu di MA, ujarnya di Gedung MK, Rabu (26/12).
Meski demikian, lanjut Jimly, jika upaya hukum PK nantinya menemui jalan buntu dan KPUD Sulsel bersikukuh ogah melaksanakan perintah putusan MA, tidak ada upaya hukum lain lagi. Jika hal ini terjadi, antara KPU dengan MA tidak bisa diperkarakan Sengketa Antar Lembaga Negara (SKLN) di MK, sebab, ujarnya, MA oleh Undang-undang sudah dikecualikan sebagai pihak yang bisa bersengketa di MK.
MA, tutur Jimly, merupakan lembaga yang spesial di mata UU MK. Lembaga pemegang kekuasaan kehakiman itu, tidak bisa digeret dalam perkara SKLN. Namun MK dalam hal ini sudah berketetapan, perkara yang tidak bisa dibawa ke MK sebatas persoalan yang berhubungan dengan putusan MA, lain dari itu, seperti persoalan administrasi kelembagaan (konflik biaya perkara MA-BPK), menurut Jimly masih bisa diperkarakan. Karena persoalan ini bermula dari putusan MA, ia tidak bisa dibawa ke MK, pungkasnya.