Dengan demikian, tujuh partai yang memperoleh electoral threshold (Golkar, PDIP, PKB, PPP, PD, PKS, PAN) juga keberatan dengan hasil pemilu, sebab mereka ikut mengajukan permohonan. Bahkan hingga pukul 17.00, permohonan PDIP, PD dan PPP sudah masuk registrasi.
Sisa jumlah permohonan, 109, diajukan oleh calon anggota DPD dari sejumlah daerah. Yang sudah teregister antara lain permohonan calon anggota DPD Sumatera Selatan Steven Kusumanegara dan Ir Ruslan W, DPD Gorontalo Jufri Liputo, DPD Sulawesi Selatan H Moh Alifuddin, DPD Sulawesi Utara DR Frits Hendrik Eman, DPD Nusa Tenggara Barat Ir Rioza Mandarid, dan DPD asal Jambi Zainul Chalikin.
Lewat faksimili
Menumpuknya permohonan pada detik-detik terakhir disebabkan karena mayoritas pemohon datang langsung ke MK. Padahal selain mendaftar langsung, MK memberi kemudahan mengajukan permohonan lewat faksimili atau elektronik mail (e-mail).
Namun menurut Jimly, hingga masa pendaftaran ditutup tidak ada satu pun partai atau pemohon yang menggunakan fasilitas e-mail. Fasilitas faksimili hanya digunakan oleh 11 pemohon antara lain dari daerah Aceh, Gorontalo dan Riau. Mereka yang mengajukan permohonan lewat faks diwajibkan menyampaikan berkas permohonan asli (otentik) paling lambat pada Selasa 11 Mei mendatang, pukul 13.55 WIB.
MK sendiri menurut Jimly akan bekerja cepat karena keputusan sudah harus diambil dalam waktu 30 hari. Itu sebabnya, persidangan dilakukan dengan sistem hakim panel (3 orang). Persidangan pun akan langsung dimulai pada Senin mendatang, yaitu permohonan yang diajukan Partai Damai Sejahtera (PDS). Partai pimpinan Ruyandi Hutasoit ini mempersoalkan hasil pemilu di Jakarta Barat, tepatnya di daerah pemilihan Palmerah.
Jimly juga menegaskan bahwa sangat mungkin persidangan panel berlangsung cepat, selesai dalam satu hari. Dalam perkara yang tidak complicated bukan mustahil memeriksa bukti dan saksi dalam waktu satu hari.