MK Diminta Beri Batas Waktu Pemeriksaan Tersangka

Majelis mengkritik bagian legal standing permohonan.

Padahal, mengacu Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan kata “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dianggap tidak memberikan kepastian hukum seperti yang telah dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, Mahkamah memberi tafsir “surat pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama 7 hari.”  

Selain itu, melihat rancangan KUHAP ternyata permasalahan mengenai batasan jangka waktu penyidikan mendapat perhatian. Hak tersangka diperiksa penyidik, dilimpahkan, dan diadili dalam sidang dalam rancangan KUHAP diatur lebih limitatif. Misalnya, kata “segera” diperiksa penyidik adalah satu hari setelah ditangkap atau ditahan. Kata “segera” diserahkan penuntut umum adalah 60 hari (jika ditahan) dan 90 hari (jika tidak ditahan). Sedangkan hak segera diadili di persidangan adalah 14 hari dan dapat diperpanjang 14 hari.
 
“Rancangan KUHAP ini seharusnya dijadikan pertimbangan penting guna mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat dan menciptakan sistem hukum acara pidana berbasis keadilan, kepastian, kemanfataan hukum bagi warga negara,”  harap Saifudin.

Lagipula, dengan adanya batas waktu pemeriksaan tersangka dapat memacu kinerja para penyidik dan penuntut umum agar menjadi lebih profesional. Di sisi lain, hak asasi tersangka juga tidak boleh terus-menerus terabaikan lantaran tidak bisa mendapatkan kepastian untuk memperoleh keadilan lewat pengadilan.

Menanggapi permohonan ini, Ketua Majelis Panel I Dewa Gede Palguna mempertanyakan kenapa hanya pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 50 KUHAP yang digugat. Sementara pada ayat (3) tidak ikut digugat. “Padahal pada Pasal 50 ayat (3) KUHAP juga ada kata segera,” kritik Palguna dalam persidangan.

Anggota Panel Aswanto, menyinggung soal kerugian konstitusional sebagai badan hukum yang relevan dengan permohonan ini. “Soal kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional harus dielaborasi lagi, seharusnya bagian legal standing harus sama dengan kerugian konstitusional, kan Saudara sudah biasa beracara disini,” kritiknya.