Sekedar mengingatkan, pada akhir 2007 lalu, MK juga pernah memutus 'syarat belum pernah dipidana' ini pada beberapa Undang-Undang. Kala itu, MK mengecualikan ketentuan tersebut dari tindak pidana karena kealpaan (culpa levis) dan tindak pidana politik. Kala itu, putusan berbunyi conditionally constitusional atau konstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan itu masih berlaku sepanjang dikecualikan dari tindak pidana karena kealpaan dan kejahatan politik.
Sayangnya, DPR dan Pemerintah selaku pembentuk UU seakan melupakan putusan ini saat membuat UU Pemilu Legislatif dan UU Pemerintahan Daerah. Sampai saat ini hal tersebut belum direspons, bahkan pembentuk Undang-Undang membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frase 'tidak sedang' menjadi 'tidak pernah', sebut Mukthie.
MK berpendapat, putusan ini bisa mendorong untuk menyatakan pasal-pasal tersebut adalah inskonstitusional bersyarat. Dengan pendirian demikian maka Mahkamah mendorong agar pembentuk Undang-Undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan putusan ini, jelas Mukthie.
Kepala Bagian Litigasi Depkumham Mualimin Abdi mengatakan akan menghormati putusan ini. Namun, ia menilai putusan ini tak bisa langsung diterapkan. Perlu ada peraturan lagi yang menjelaskan keempat syarat itu, ujarnya. Ia mencontohkan syarat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan berulang-ulang, tuturnya.
Mualimin menilai aturan yang tepat untuk memperjelas keempat syarat itu adalah peraturan pemerintah. Biar putusan ini bisa berjalan, perlu dibuat aturan mainnya, ujarnya lagi. Ia berjanji akan mengusulkan hal ini kepada Menteri Hukum dan HAM sehingga bisa diteruskan ke Presiden. Kita akan lapor ke Pak Menteri, tuturnya.
Putusan ini, lanjut Mualimin, juga belum bisa diterapkan pada Pemilu Legislatif 2009. Ia menegaskan daftar caleg tak bisa diubah lagi. Paling cepat, test case nya untuk Pilpres, katanya. Jadi, bila kelak ada mantan napi yang akan mencalonkan diri sebagai presiden tidak akan terganjal ketentuan 'syarat belum pernah dipidana' tersebut. Tentunya sesuai syarat yang telah disebutkan MK.
Robertus juga sependapat dengan Mualimin. Lagipula, ia memang belum berencana menjadi caleg pada Pemilu 2009 ini. Ia menegaskan putusan ini bisa menjadi modalnya ke depan untuk menduduki kursi DPRD Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Saya akan maju pada Pemilu 2014, pungkasnya.