Jimly dan Harvardy sama-sama menjelaskan keberadaan profesi ini penting untuk birokrat yang bertugas di biro hukum atau staf hukum di perusahaan swasta. Sertifikasi kompetensi profesi auditor hukum akan mengembangkan profesionalisme para pegawai yang biasa bekerja merancang dokumen hukum dan menganalisis risikonya. “Sebagian besar auditor hukum terdaftar saat ini memang advokat. Namun, ada juga yang birokrat dan staf hukum di perusahaan,” kata Harvardy.
Profesi auditor hukum telah mendapatkan pengakuan resmi Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan SK No. KEP.242/LATTAS/XI/2014 pada 4 November 2014. Isinya menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja pada auditor hukum. Pendidikan auditor hukum yang diselenggarakan ASAHI berbasis sertifikasi kompetensi sesuai standar yang diterapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas dasar SK itu. Standar khusus profesi auditor hukum Indonesia diatur dalam SK yang sama.
Setelah diakui lewat BNSP di tahun 2014, ASAHI membuat kesepakatan bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tanggal 12 Oktober 2015 untuk menjadi pembina teknis auditor hukum. Kesepakatan itu disusul pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Hukum Indonesia (LSP AHI) atas lisensi BNSP pada 27 Mei 2016. Sertifikasi Auditor Hukum ditandai dengan pengakuan Certified Legal Auditor atau yang biasa disingkat CLA. “Anggota ASAHI saat ini sudah mencapai lebih dari 3.200 orang,” kata Harvardy.
Syarat utama menjadi auditor hukum dan anggota ASAHI adalah sarjana hukum. Mereka bisa saja sambil berkarier staf hukum di perusahaan atau lembaga pemerintahan. Berminat jadi auditor hukum? Semoga sukses!