Kian pudarnya pemikiran kritis menyoal keadilan sosial dalam pendidikan tinggi menjadi persoalan tersendiri. Terlebih, pendidikan tinggi hukum cenderung menfokuskan keterampilan hukum untuk beracara atau berprofesi hukum dengan sandaran berfikir pada kepastian hukum. Akibatnya, hukum dan keadilan sosial seakan berpisah jalan. Sarjana hukum kerap tak memiliki kemampuan mengimajinasi apa makna keadilan sosial. Sebaliknya, keadilan cenderung dibayangkan lebih berpusat cara pandang keadilan formalisme.
Salah seorang perintis dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Rival Ahmad berpandangan, perlunya merumuskan kembali esensi pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dia mempertanyakan pendidikan tinggi hukum saat ini apakah sekadar memenuhi kebutuhan pasar atau menjadi tempat melahirkan sumber daya manusia unggul dan peka terhadap persoalan keadilan sosial.
”Ketika bicara keadilan sosial bukan hanya persoalan yang terjadi di luar sana, tapi dalam pendidikan tinggi hukum sendiri jangan-jangan sengaja di bawa ke arah sana. Jangan-jangan institusi ini seperti pabrik yang melayani kebutuhan pasar?. Atau menjadi ruang belajar bersama bagi para mahasiswa, dosen dan kelompok-kelompok non-akademik mengenai keadilan,” ujarnya dalam lokakarya dengan tema Social Justice Learning at Law Schools: Courses and Its Development yang digelar Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Rabu (10/1/2024)
Rival menekankan pentingnya pendidikan tinggi hukum berfokus pada persoalan keadilan sosial. Kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat hingga komunitas-komunitas menjadi salah satu upaya agar dapat menanamkan kepekaan keadilan sosial kepada para civitas akademika.
Baca juga:
- Dekan FHUI: 2024 Abad Kedua Pendidikan Hukum, Kita Harus Mandiri!
- Dua Isu Perlunya Perbaikan Pendidikan Hukum di Indonesia
Dia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena memicu esensi pendidikan tinggi hukum Indonesia. Selain itu, dia berharap kegiatan ini dapat merumuskan peta jalan mengenai pendidikan tinggi hukum yang berfokus pada keadilan sosial.
Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi mendorong perlu adanya kolaborasi berbagai pihak dalam merumuskan pendidikan tinggi hukum berorientasi pada keadilan sosial. Dia menyampaikan pendidikan tinggi hukum berfokus pada keadilan sosial, namun belum terlaksana secara optima.
”Kolaborasi ini diperlukan karena masalah ini sangat kompleks tidak hanya dari satu disiplin ilmu. Misalnya masalah manajerial kampus dan lainnya. Dari hasil paparan berbagai pembicara memang ditemukan ada masalah institusional,” ujarnya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tristam Pascal Moeliono berpandangan, terdapat berbagai tantangan dalam pembelajaran atau penelitian dalam pendidikan tinggi hukum di universitas. Tak heran muncul perbincangan mengenai perlu tidaknya penambahan parameter dan tujuan atau paradigma baru. Salah satu aspek yang dipandang perlu dimasukkan perihal sumbangan pendidikan tinggi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Kalau mau bicara keadilan sosial, kita berangkat dari mana sih? Ada definisi sangat sederhana. Keadilan sosial itu kaitannya dengan ekonomi, ketimpangan sosial, dan seterusnya,” ujarnya.
Dalam hal ini, kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi bagian dalam memperjuangkan keadilan sosial. Dia menyayangkan masih banyaknya metode penelitian yang menjadi basis pembelajaran di kampus cenderung masih menggunakan pendekatan perundangan yang deskriptif. Bahkan terkadang, tanpa melakukan penjelasan atau analisis dari penelitian berdasarkan sudut pandang yang tidak praktikal.
Keadilan sosial unsur dalam penelitian hukum
Sampai saat ini pendidikan tinggi hukum di Indonesia masih melakukan 3 pendekatan keilmuan hukum. Yakni doktrinal, teoritis, dan filosofis. Selain arah dari penelitian hukum yang perlu dipertajam dan menyoroti aspek keadilan sosial, Tristam menyampaikan pentingnya membuat pembelajaran hukum lebih realistis menyentuh persoalan-persoalan konkrit. Sebab, jika penelitian hanya mengacu pada peraturan perundangan saja, maka tidak berbeda dengan ‘mengoprek dokumen’ semata.
“Tidak mungkin orang hukum hanya (melihat, -red) aturannya tidak sesuai dengan prosedur pembuatan UU, tapi mau tidak mau harus multidisipliner (dalam melakukan penelitian, -red),” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Mataram Dr. Widodo Dwi Putro menyampaikan persoalan keadilan yang umum diidentikkan dengan hukum oleh banyak orang sebetulnya sangat rumit. Meski begitu, suatu hal yang jelas-jelas tidak adil dapat diketahui tanpa perlu menegaskan pasti seperti apa keadilan yang sempurna.
“Kasus-kasus ketidakadilan justru bisa menjelaskan apa itu keadilan,” ungkap Widodo.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Leiden, Prof. Dr. Adriaan Bedner berpendapat keadilan sosial menjadi unsur penting dalam melakukan penelitian hukum. Untuk menelaah terkait keadilan sosial, Prof Adriaan memberi sejumlah rekomendasi literatur yang dapat dijadikan rujukan seperti buku karya Thomas Piketty berjudul Capital in the Twenty-First Century dan Capital and Ideology. Lalu buku The Code of Capital, tulisan Katharina Pistor.
“Buku-buku itu dibaca di Fakultas-Fakultas Hukum di Belanda, bagaimana keadilan sosial sekarang ini dianggap gagal karena banyak ketidakadilan sosial yang telah terjadi. Nah, karena itu kami (di Universitas Leiden) melakukan perubahan berupa visi misi Fakultas sekarang adalah menghasilkan mahasiswa yang lebih mengerti dan lebih akademis,” pungkasnya.