Karena itulah, Jeffrey Massei, Anggota DPR Komisi I (Bidang Informatika), menekankan pemisahan jasa kiriman surat perangko dengan kiriman ekspres. Biarlah jasa kiriman ekspres terbuka juga bagi kalangan swasta, ungkapnya dalam sebuah pesan singkat, Rabu (2/5).
Selanjutnya, Asperindo menginginkan regulasi pada pemain asing. Maklum, usaha kurir adalah usaha padat karya. Sebagian besar pekerjanya, Tamatan SMA, bahkan penyandang cacat, tutur Kadrial.
Menurut Kadrial, jika ada kiriman internasional yang masuk ke Indonesia, jasa kurir asing harus kerja sama dengan kurir lokal. Pemain asing cukup membawanya sampai pintu gerbang airport. Lalu diserahkan kepada patnernya di Indonesia. Jangan sampai seperti sektor lain yang sudah dikuasai oleh asing, sambungnya.
Selain paparan di atas, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya perizinan. Iqbal memang belum menjelaskan teknis gamblangnya. Apakah nanti izin di bawah Depkominfo atau Departemen Perhubungan, Itu nanti. Yang jelas, perizinan menyangkut standar kelayakan usaha supaya menjamin kepuasan konsumen, ujarnya, Senin (30/4). Kala itu Iqbal baru saja menerima rombongan Asperindo menyampaikan gagasan mereka tentang industri postal.
Boks Wawancara: Ketua KPPU, Muhammad Iqbal: Jangan Memperkeruh Iklim Persaingan
Revisi UU Pos bakal bergulir lama. Padahal, SE Menkominfo 1/2007 kadung terbit. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, PT Pos Indonesia (Posindo), dan kalangan swasta? Kepada Hukumonline, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal menuturkan uneg-unegnya. Berikut nukilan wawancara, pada Senin petang (30/4), di Gedung KPPU kawasan Jalan Juanda.
Di masa pembahasan revisi UU Pos, SE Menkominfo 1/2007 masih berjalan. Bagaimana ini? Selama masa transisi ini, maka KPPU meminta semua pihak, baik swasta, pemerintah, maupun Posindo bisa menciptakan iklim persaingan yang sehat. Jangan sampai ada perilaku yang bisa menimbulkan persaingan tak sehat. Termasuk dari segi regulasi. Regulasi yang telah maupun yang akan diterbitkan oleh Pemerintah.
Tapi, prakteknya, akibat terbitnya SE tersebut, sudah banyak klien kurir swasta yang memutus kontrak langganan dan migrasi ke Posindo... Itulah bagian dari dampak regulasi. Makanya kami menyarankan, buatlah regulasi yang mendorong persaingan sehat. Bentuknya seperti apa? Kita memang belum menyampaikan denga detil. Kita perlu waktu untuk merumuskan saran yang tepat. Tapi, intinya kami ingin semua pihak termasuk pemerintah mendukung iklim persaingan sehat.
Ada ketentuan internasional Universal Postal Union (UPU). Apa memang benar, sebuah BUMN, dalam hal ini Posindo, berhak memonopoli kegiatan bisnis?
Dari sudut persaingan usaha, sepanjang hak eksklusif ini ada pada sebuah UU, ini dikecualikan. Artinya boleh. Tapi masalahnya, bukan hak eksklusifnya. Tapi ada daerah yang belum diatur oleh UU maupun aturan yang ada. Yang dipermasalahkan kan bukan hak eksklusifnya Posindo. Tapi, dokumen yang dikelola oleh swasta ini termasuk surat atau tidak? Kita butuh interpretasi yang lebih tegas.
Apa yang bisa dilakukan saat ini di tengah rambu-rambu peraturan yang masih kabur? Maksudnya jangan menambah parah iklim persaingan itu seperti apa? PT Posindo sebagai BUMN kan milik pemerintah. Keunggulan Posindo kan network yang sangat besar. Ada 3.600 kantor pos. Jangan dianggap sebagai liabilities (kewajiban) oleh Posindo. Tapi anggaplah sebagai aset. Kalau kita melihat ke depan perkembangan industri postal, kan besar sekali potensinya. Kita harus siapkan Posindo agar lebih mapan.
Inilah yang bisa jadi sinergi karena jaringan yang besar itu bisa dipakai sebagai mitra pihak swasta. Gampang-gampangnya, ketika Telkom monopoli, dan memasuki era kompetisi, dia sudah punya jaringan yang besar. Bagaimana pemain baru bisa mengakses dan memanfaatkan jaringan Telkom -istilahnya interkoneksi? Ini kan bisa efisien dan sinergis.
Masalahnya Posindo terlalu sibuk mengurusi bidang di luar core business... Hahaha... sekarang kan jadi pos pencairan dana bantuan tunai. Aduh... Intinya BUMN jangan jadi beban bagi pemerintah. Di satu sisi, Posindo jangan masuk ke jenis usaha berkompetisi, tapi dengan harga bersubsidi. Itu gak boleh karena gak fair. Misal harga subsidi kan perangko surat. Perangko itu kategori untuk masyarakat yang tak mampu. Untuk surat korporasi, bersainglah dengan wajar dengan standar pelayanan yang sama.
Nyatanya Posindo mampu mengirimkan kotak suara Pemilu. Atau bekerja sama dengan Bank Muamalat membentuk jaringan kartu Shar-E. Posindo punya potensi menghadapi persaingan ke depan.
(Ycb) |
Usahakan Masuk Prioritas 2008
Sayangnya, hasrat mereka harus tertahan. Pada 2007, RUU Pos bukan merupakan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Posisinya kini masih mandek di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ada 200 RUU baru. Namun pemerintah kurang ngotot mengedepankan RUU ini. Tahun ini kurang mungkin karena terdesak oleh RUU paket politik, terutama RUU Pemilu, cerita Wakil Ketua Baleg, Bomer Pasaribu.
Menurut Bomer, saat ini Baleg sedang mengumpulkan bahan kajian dari berbagai negara. Indonesia sudah tertinggal dari Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Bomer mengungkapkan industri postal memang sudah semakin pesat perkembangannya. Artinya, revisi UU Pos seharusnya mendapat tempat prioritas juga.