Kenaikan harga tiket penerbangan domestik pada seluruh maskapai akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga anti persaingan usaha tidak sehat ini melakukan penelitian untuk membuktikan terjadinya praktik kartel atau penetapan harga bersama-sama antar perusahaan penerbangan.
Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih menjelaskan munculnya keluhan publik di media menjadi salah satu alasan pihaknya meneliti persoalan ini. Dia mengatakan, KPPU telah melakukan pertemuan dengan perusahaan maskapai untuk membuktikan adanya kartel pada kenaikan tarif tiket pesawat tersebut.
Untuk meneliti persoalan ini, KPPU juga telah meminta penjelasan kepada Kementerian Perhubungan mengenai persoalan ini. Dalam pertemuan dengan Kemenhub, KPPU mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap kenaikan harga tiket. “Kami belum dapat pastikan apakah ada kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga ini,” jelas Guntur.
Dalam penelitian ini, KPPU menjelaskan pihaknya belum dapat memastikan jangka waktu hingga nantinya dilanjutkan pada tahap lebih lanjut berupa pemeriksaan atau investigasi. Dia menjelaskan pihaknya masih memerlukan temuan-temuan lain sebagai alat bukti terjadinya praktik kartel pada kenaikan harga tiket pesawat ini.
Guntur menjelaskan, terdapat dua indikasi yang menyebabkan dugaan kartel berisiko terjadi. Pertama, kenaikan dan penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan secara bersama-sama antar maskapai dalam tempo waktu serupa. Kemudian, semakin menciutnya jumlah perusahaan juga menjadi risiko terjadinya kartel. Seperti diketahui, akhir tahun lalu terdapat Kerja Sama Operasional (KSO) atau pengambilalihan pengelolaan finansial dan operasion Sriwijaya Group oleh Garuda Indonesia.
“Pasar yang semakin sedikit produsennya semakin tinggi berpotensi. Itu nature dalam persaingan,” kata Guntur di Gedung KPPU, Senin (21/1/2019).
Lebih lanjut, apabila terdapat bukti terjadinya kartel, Guntur menjelaskan praktik tersebut telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. |
Meski demikian, Guntur mengatakan penelitian ini tidak serta merta membuktikan terjadinya praktik kartel pada harga tiket pesawat. “Penelitian ini bukan serta merta dianggap ada pihak yang bersalah,” jelas Guntur.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempersilakan KPPU untuk memeriksa dugaan kartel soal kenaikan tiket pesawat yang serentak. Sebab, lembaga tersebut dianggap memiliki kewenangan untuk menindak setiap pihak yang terlibat dalam praktik kartel tersebut.
"Saya pikir silakan KPPU masuk, KPPU berwenang untuk itu. Jadi, silakan lihat. Kalau menurut saya tidak," katanya.
Baca:
- 3 Rekomendasi YLKI Soal Gonjang-ganjing Harga Tiket Pesawat
- Menagih Dibentuknya Majelis Profesi Penerbang Sesuai Amanat Undang-Undang
- Putusan MA Soal Outsourcing Penjualan Tiket Pesawat Jadi Perdebatan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana B Pramesti sebelumnya juga mengatakan bahwa pemerintah meminta Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Inaca) untuk menurunkan tiket pesawat guna meredam kegaduhan di masyarakat dan menciptakan iklim yang sehat.
Meskipun, lanjut dia, maskapai menghadapi situasi yang berat karena harga avtur yang melonjak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Ini ada karena mempertimbangkan keluhan masyarakat," katanya.
Ketua Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara sempat membantah adanya praktik kartel di balik harga tiket pesawat ini. Menurutnya, penetapan harga tiket ini terjadi karena kondisi pasar yang menyebabkan maskapai penerbangan melakukan penyesuaian harga.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan kenaikan harga tiket pesawat ini lebih disebabkan untuk memperbaiki kondisi finansial maskapai penerbangan yang tertekan akibat nilai tukar dan harga bahan bakar. Sedangkan, penurunan harga tiket pesawat lebih disebabkan respons terhadap keluhan masyarakat.
“Kami pastikan semuanya tidak melanggar regulasi. Kami mempertimbangkan berdasarkan komponen cost-nya seperti kurs dolar dan komoditi yang terfluktuasi,” jelas Ari.