Pemerintah berencana menggabungkan seluruh data seperti statistik, geospasial hingga keuangan menjadi satu payung dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital. Selama ini, data-data tersebut masih terpisah-pisah antar kementerian dan lembaga negara. Sehingga, perbedaan data antara kementerian dan lembaga tersebut sering terjadi yang menyebabkan kesimpangsiuran bagi publik bahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Sebagai payung hukum harmonisasi data tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini diharapkan dapat mengharmonisasi data-data yang diperoleh masing-masing kementerian dan lembaga. Pertimbangan penerbitan perpres tersebut bertujuan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi-pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data.
Namun, satu hal perlu diperhatikan dari kebijakan tersebut mengenai keamanan data. Dalam himpunan data tersebut terdapat jenis-jenis data strategis dan penting seperti data pribadi warga negara, kondisi lahan dan keuangan. Selain itu, keamanan data juga semakin disoroti mengingat belum meratanya keamanan teknologi antar kementerian dan lembaga negara khususnya tingkat daerah.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, menyatakan implementasi perpres ini nantinya seluruh data yang dihimpun antara kementerian dan lembaga tingkat pusat dan daerah akan terhimpun dalam penyimpanan data atau server. Nantinya, data-data tersebut mendapat enkripsi atau kunci khusus sebagai bentuk pengamanan.
“Pertanyaan berikutnya, keamanan datanya seperti apa? Data itu harus akurat dan integritas sehingga tidak terkontaminasi (virus) kalau ada orang hack. Kalau data itu sangat penting maka harus dienkripsi tinggi. Tidak mungkin tidak ada aspek keamanannya di era digital ini. Nanti data itu akan memiliki tingkat keamanan yang baik. Kami harusperhatikan,” kata Samuel dalam diskusi "Satu Data: Solusi Kebijakan Tepat Sasaran" di Gedung Kominfo, Rabu (24/7).
(Baca: Menakar Efektivitas Perpres Satu Data Mendukung Kebijakan Pemerintah)
Lebih lanjut, dia menyatakan akan ada aturan lebih lanjut mengenai aspek keamanan tersebut sehingga setiap pihak yang menjadi produsen data mematuhi ketentuan perlindungan data. Menurut Samuel, produsen data tersebut juga harus menyiapkan infrastruktur teknologinya dengan keamanan sehingga data tersebut mendapat perlindungan berlapis-lapis.
“Kemenkominfo menyiapkan perpres data dengan tingkat keamanan yang tinggi. Tiap-tiap sektor pun harus memiliki keamanan siber sendiri. Ada delapan sektor. Sektor itu untuk mengidentifikasi apabila ada serangan, apabila ada software yang berbahaya. Untuk itu lah, keamanan akan menjadi prioritas kami. Pemerintah yang berbasis elektronik, setiap pegawai pemerintah harus memiliki kepedulian akan pengamanan yang berlapis-lapis. Tidak bisa hanya pagarnya saja yang diamankan,” ujar Samuel.
Secara teknis, perpres satu data ini mengatur tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan. Terdapat sejumlah prinsip yang diatur dalam Perpres tersebut. Antara lain adalah memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah Interoperabilitas (penyeberan) Data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Standar data yang berlaku lintas instansi pusat atau instansi daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat. Informasi dalam metadata juga wajib untuk memenuhi struktur dan format yang baku. Pembina data tingkat pusat dapat menetapkan struktur dan format yang baku bagi data yang berada lintas instansi.
Terdapat empat kriteria pembina data di tingkat pusat. Pertama, pembina data untuk data statistik tingkat pusat merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, pembina data keuangan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yaitu Kementerian Keuangan.
Ketiga, data geospasi yang diisi oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial yaitu Badan Informasi Geospasial. Sementara keempat adalah pembina data lainnya. Pembina data untuk data lainnya ditunjuk oleh presiden berdasarkan usulan ketua dewan pengarah.
Perpres 39/2019 juga membentuk dewan pengarah satu data yaitu Kementerian/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dewan pengarah bertugas melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi, serta malaporkan pelaksanaan satu data.
Pelaksanaan satu data Indonesia juga akan membentuk forum satu data baik di tingkat pusat mau pun daerah. Forum satu data merupakan wadah koordinasi pembina data dan walidata. Perpres tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 Juni 2019. Perundangan dan kebijakan yang mengatur tata kelola dan pemanfaatan data paling lambat 1 tahun sejak diundangkan.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, M Ari Nugraha menambahkan, pihaknya bertugas menetapkan standarisasi data lintas instansi pusat dan daerah, menetapkan struktur dan format baku dari metadata yang berlaku, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukanpemeriksaan ulang terhadap data prioritas (Perpres SDI pasal 13 ayat 1), dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Satu data ini sangat penting. Karena itu, BPS telah menyiapkannya secara sungguh-sungguh, dengan meminta kerja sama semua instansi. BPS juga bekerja sama dengan dunia internasional. Data yang terbentuk nantinya akan memudahkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dan memanfaatkannya secara baik," imbuh Ari.