Menteri Wiranto Paparkan Paket Reformasi Hukum kepada 33 Jenderal Polisi

Menteri Wiranto mengatakan Polri merupakan bagian penting dalam penegakan hukum sehingga Polri harus memberikan kinerja yang baik.

Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam mereformasi Polri adalah meningkatkan kemampuan institusi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. (Baca juga: Oktober, Tim Penyusunan Paket Kebijakan Hukum Dibentuk)

"Harus ada akselerasi cepat dari Polri untuk mengawal perkembangan masyarakat yang dinamis, dulu belum ada Cyber, sekarang ada, dulu kejahatan kerah putih masih sedikit, sekarang meluas, dulu narkoba gampang diatasi, sekarang meluas, sekarang ada kasus terorisme, trafficking, itu semua indikator tugas polisi berat. Tanpa ada perubahan besar di polisi, polisi akan tertinggal," katanya.

Selain itu, menurutnya, kualitas SDM Polri juga perlu untuk ditingkatkan. "Jika SDM belum sesuai kompetensi, integritas dan keahliannya, harus diperbaiki," katanya.

Tujuan dari pelaksanaan paket kebijakan reformasi hukum adalah agar Polri dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai pihak yang memiliki integritas dalam menegakkan hukum.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bertatap muka melalui konferensi video dengan 33 Kapolda untuk memberikan pengarahan mengenai konsep paket kebijakan reformasi hukum."Saya tadi bicara mengenai konsep revitalisasi hukum nasional dalam rangka reformasi yang digulirkan presiden lewat nawa cita. Jangan ragu melanjutkan reformasi Polri, andalkan koreksi diri sendiri dan babat habis 'tumor-tumor penyakit' Polri," kata Wiranto usai video konferensi, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/10).Dalam konferensi video itu, Wiranto menjabarkan kepada para Kapolda mengenai konsep paket kebijakan reformasi hukum yang rencananya akan digulirkan pada Oktober 2016.