Sebagaimana diwartakan, sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan di tingkat daerah merupakan syarat penting guna mengefektifkan pemberantasan pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan Republik Indonesia.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Selasa, sepakat bahwa masih ditemukannya kasus kapal eks-asing di sejumlah daerah dapat menandakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang belum memberikan efek jera.
"Bisa juga (kurangnya efek jera itu) disebabkan oleh tidak tersambungnya upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan daerah," kata Abdul Halim.
Untuk itu sinergi yang baik antara nasional-lokal perlu diwujudkan secara bersama-sama agar penerapan suatu kebijakan bisa berlangsung lancar hingga ke daerah.
Sedangkan kepada sejumlah kapal eks-asing yang diduga diubah menjadi kapal lokal tanpa aturan yang semestinya, Abdul Halim mengatakan perlunya tindakan yang tepat.
"Pulangkan kapal-kapal eks-asing setelah pengadilan memutuskan," kata Sekjen Kiara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan bahwa 80 persen perdagangan narkoba di Tanah Air melewati jalur laut yang juga kerap dilakukan sebagai bagian dari aktivitas penangkapan ikan secara ilegal."Yang paling parah, 80 persen perdagangan narkoba adalah lewat laut. Itu merusak dan mengancam generasi dan masa depan bangsa kita," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis, kemarin.