Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menilai keengganan Sudirman menyebut nama dimaksud, boleh jadi adanya kekhawatiran bakal dituntut. Namun, sepanjang memiliki bukti kuat dan hasil investigasi mestinya Sudirman tak perlu khawatir mengungkap ke publik dan penegak hukum.
“Agar satu sama lain tidak saling curiga,” ujarnya.
Anggota Komisi I TB Hassanudin mengatakan, pernyataan Sudirman Said perihal adanya politisi yang mengatasnamakan presiden dan wakil preisden meminta jatah saham di Freeport sekian persen amatlah mengejutkan. Namun jika benar, TB Hassanudin memuji. Sayangnya, Sudirman Said enggan menyebut siapa gerangan nama dimaksud.
“Masalahnya sekarang disaat situasi yang penuh isu dan intrik, pernyataan ini hanya akan menambah saling curiga satu bahkan menjadi fitnah. Rakyat pun bertanya tanya, siapa pelakunya?,” katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai, ketidakpastian akibat informasi yang belum utuh menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Dia mendesak Sudirman agar segera mengumumkan nama politisi dimaksud kepada publi sekaligus melaporkan ke aparat penegak hukum.
“Karena itu termasuk pidana penipuan. Bila Sudirman tidak berani membukanya ke publik, maka harus segera dilaporkan bahwa ucapan Sudirman hanya menebar fitnah dan menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat,” ujarnya.
Sementara anggota Komisi VI Refrizal membuat surat terbuka diperuntukan Sudirman Said. Refrizal dalam suratnya meminta Sudirman mengumumkan ke publik nama-nama politisi yang diduga menjadi mafia di PT Freeport. Selain itu membongkar nama-nama mafia yang melibatkan orang kut sesuai pernyataan Sudirman di PT Petral –anak perusahaan PT Pertamina. “Saya harap bapak ‘jangan ngomong doang’ tanpa menyebut nama?,” tukas politisi PKS itu.
Wakil Ketua MPR Oesman Sapta menambahkan, Sudirman mesti berani mengungkap nama mafia dimaksud. Menurutnya dengan mengungkap nama setidaknya publik tidak menerka-nerka nama politisi. “Sudirman itu jangan banyak omong, kalau berani ngomong saja siapa,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, akhir pekan lalu Sudirman menyebut adanya oknum yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk mengambil keuntungan pribadi. Nama orang nomor satu dan dua di negeri itu dimanfaatkan untuk meminta jatah saham dari PT Freeport Indonesia.
Sudirman mengatakan orang tersebut menjual nama presiden dan Wapres untuk menjadi perantara perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia. Pasalnya, sesuai dengan kontrak, izin perusahaan asal Amerika Serikat itu berakhir 2021 mendatang.
Terhadap insiden tersebut, Sudirman sudah melapor ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Keduanya, kata Sudirman marah besar dengan dicatut namanya. Tujuan pelaporan tersebut agar presiden dan Wapres menindaklanjuti informasi tersebut.