Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi sorotan publik pasca dijemput dan diamankan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari. KPK mengamankan Edhy Prabowo dan belasan lainnya terkait dugaan kasus korupsi penetapan calon eksportir (perusahaan) benih lobster.
Pengamanan ini dilakukan setiba Edhy melakukan kunjungan kerja dari Amerika Serikat menggunakan pesawat All Nippon Airways NH835. Penangkapan diduga terkait adanya dugaan korupsi penyalahgunaan perizinan pengiriman ekspor benih (baby) lobster.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/11/2020) seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan 17 orang tersebut ditangkap di beberapa lokasi pada Rabu dini hari. "KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi diantaranya Jakarta dan Depok, Jabar termasuk di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 00.30 WIB," ujar Ali. Saat ini, kata dia, KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1x24 jam.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Eddy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. "Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu," kata dia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedy Mulyadi meminta Eddy menjalani proses pemeriksaan di depan penyidik KPK dugaan perkara yang membelitkan menjadi terang benderang. Politisi Partai Golkar itu enggan menyimpulkan kasus yang menjerat Edhy tersebut. “Kita meminta masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apalagi KPK belum memberi keterangan resmi soal kasus yang menjerat Edhy Prabowo. Kita tunggu nanti pengumuman resmi dari KPK,” ujar Dedy Mulyadi kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).
Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto mengatakan, Edhy Prabowo sebagai orang nomor satu di Kementerian Kelautan Perikanan telah diingatkan agar berhati-hati dalam mengekspor benih lobster. Sebab, ekspor benih lobster saat ini menjadi perhatian masyarakat.
Upaya mengingatkan Edhy menjadi bentuk pengawasan Komisi IV sebagai mitra kerja Kementerian Kelautan Perikanan. Karena itu, di era keterbukaan dan serba digital siapapun dapat memantau kebijakan kementerian. “Di Komisi IV sudah sering kami ingatkan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan banyak kalangan di Komisi IV menyarankan agar pemerintah tak membuat kebijakan eskpor benih lobster ke manca negara. Sebagai negara produsen, Indonesia mesti menjaga benar baby lobster. Oleh karenanya, pemerintah semestinya menyemangati masyarakat nelayan dalam membudidaya baby lobster ini.
Senada, Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Akmal mengatakan telah berulang kali menjalankan fungsi pengawasan dengan mengingatkan Edhy agar tak melanjutkan kebijakan ekspor benih lobster. Soalnya kebijakan ekspor baby lobster diduga belum sesuai dengan tata kelola yang berlaku.
Dia menilai kebijakan tersebut belum memiliki aturan turunan yang memadai. Namun sejumlah perusahaan sudah mendapat rekomendasi mengekspor tanpa uji publik yang memadai. Dia pun saat itu mengharapkan adanya keterlibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut adanya dugaan monopoli. Sebab, ekspor komoditas ini tak boleh menguntungkan pihak tertentu.
Sejumlah petinggi Partai Gerindra enggan berkomentar banyak. Pasalnya, kasus yang membelit Edhy dipandang belum ada kejelasan lantaran sejumlah pihak yang diamankan masih diperiksa KPK.
“Untuk itu, kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi valid dari KPK tentang ini. Kami mohon rekan-rekan media bersabar dan untuk menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad di Komplek Gedung Parlemen.
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang notabene menjabat Menteri Pertahanan pun memberi arahan agar menunggu perkembangan informasi dari KPK. “Kami sudah melaporkan kepada ketua umum kami, dan arahan dari ketua umum menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Antam Novambar pun menunggu informasi resmi dari KPK. Pihaknya menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. “Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Biarlah penegak hukum bekerja secara profesional,” katanya.