Menteri Agama Suryadharma Ali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji.
"Saya belum tahu, jadi apa yang dipermasalahkan belum tahu, saya datang diminta memberikan keterangan, jadi nanti deh, ya, setelah ini," kata Suryadharma saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ada tiga fokus penanganan KPK terkait dengan perkara haji tersebut, yaitu pertama berkaitan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); kedua, akomodasi pengadaan; dan ketiga, orang-orang yang mendapat fasilitas-fasilitas untuk pergi haji.
"Kalau penetapannya (dana haji) lewat DPR, jadi berapa pun yang kita keluarkan itu lewat DPR," tambah Suryadharma.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu pun mengatakan bahwa audit dana haji selalu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kalau audit itu kan selalu, audit itu dilakukan oleh BPK, kemudian disampaikan ke DPR. Audit 2012 sudah pasti ada. Kalau 2013, bulan apa ya? Mei, saya kira sudah pasti ada," kata Suryadharma.
Namun, dia mengaku lupa berapa anggaran dana haji yang diajukan ke DPR.
Suryadharma pun membantah adanya anggaran untuk membiayai haji keluarga pejabat Kemenag.
"Tidak ada, keluarga dari mana?" tambah Suryadharma.
Hingga saat ini KPK juga telah meminta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan tersebut, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sejak awal 2013 menyerahkan laporan hasil analisis (LHA) tentang penyelenggaraan ibadah haji.
PPATK mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp80 triliun dengan bunga sekitar Rp2,3 triliun sepanjang 2004--2012.
KPK juga telah mengirimkan tim ke Madinah dan Mekah untuk melakukan pengecekan langsung untuk katering dan akomodasi dalam ibadah haji.
PPATK menjelaskan bahwa dana Rp80 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji ditempatkan pada bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas.
Terdapat ketidakjelasan standarisasi penempatan dana haji, ditambah pembelian valuta asing untuk catering maupun akomodasi yang dinilai oleh PPATK belum jelas dan penggunakan dana untuk operasional kantor yang seharusnya masuk dalam pos APBN, tetapi dimasukkan ke dalam BPIH.
"Saya belum tahu, jadi apa yang dipermasalahkan belum tahu, saya datang diminta memberikan keterangan, jadi nanti deh, ya, setelah ini," kata Suryadharma saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ada tiga fokus penanganan KPK terkait dengan perkara haji tersebut, yaitu pertama berkaitan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); kedua, akomodasi pengadaan; dan ketiga, orang-orang yang mendapat fasilitas-fasilitas untuk pergi haji.
"Kalau penetapannya (dana haji) lewat DPR, jadi berapa pun yang kita keluarkan itu lewat DPR," tambah Suryadharma.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu pun mengatakan bahwa audit dana haji selalu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kalau audit itu kan selalu, audit itu dilakukan oleh BPK, kemudian disampaikan ke DPR. Audit 2012 sudah pasti ada. Kalau 2013, bulan apa ya? Mei, saya kira sudah pasti ada," kata Suryadharma.
Namun, dia mengaku lupa berapa anggaran dana haji yang diajukan ke DPR.
Suryadharma pun membantah adanya anggaran untuk membiayai haji keluarga pejabat Kemenag.
"Tidak ada, keluarga dari mana?" tambah Suryadharma.
Hingga saat ini KPK juga telah meminta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan tersebut, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sejak awal 2013 menyerahkan laporan hasil analisis (LHA) tentang penyelenggaraan ibadah haji.
PPATK mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp80 triliun dengan bunga sekitar Rp2,3 triliun sepanjang 2004--2012.
KPK juga telah mengirimkan tim ke Madinah dan Mekah untuk melakukan pengecekan langsung untuk katering dan akomodasi dalam ibadah haji.
PPATK menjelaskan bahwa dana Rp80 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji ditempatkan pada bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas.
Terdapat ketidakjelasan standarisasi penempatan dana haji, ditambah pembelian valuta asing untuk catering maupun akomodasi yang dinilai oleh PPATK belum jelas dan penggunakan dana untuk operasional kantor yang seharusnya masuk dalam pos APBN, tetapi dimasukkan ke dalam BPIH.