Rabu (13/5), menjadi hari kerja terakhir bagi Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau Tim Antimafia Migas. Besok, kontrak kerja tim yang dipimpin oleh ekonom senior Faisal Basri itu selesai. Selama enam bulan bertugas, tim antimafia migas memang cukup vokal dalam menyampaikan rekomendasi.
Banyak rekomendasi yang dikeluarkan Faisal Basri dan kawan-kawan melalui tim ini, antara lain anjuran menghilangkan premium dari SPBU hingga tata ulang kebijakan impor BBM oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Dari sekian banyak anjuran, bisa dihitung jari yang telah dilaksanakan Kementerian ESDM maupun Pertamina.
Belum genap sebulan terbentuk saja, Faisal Basri dan kawan-kawannya memang sudah menyodorkan dua rekomendasi mencengangkan banyak pihak. Ia merekomendasikan agar dalam waktu lima bulan bensin jenis Premium dihapuskan. Selain itu, Tim Antimafia Migas juga mengusulkan bensin jenis Pertamax disubsidi pemerintah.
Pemerintah bukannya tidak menggubris rekomendasi itu. Kendati menuai kontroversi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyetujui rekomendasi yang dihasilkan tim bentukannya. Namun, ia member kelonggaran bagi Pertamina untuk menghapuskan Premium dalam kurun dua tahun.
Di penghujung tahun 2014, Tim Antimafia Migas kembali menghentak publik. Ada rekomendasi baru yang mengusulkan agar Pertamina membubarkan anak usahanya, Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Sontak, manajemen Petral pun langsung diganti. Hari ini, di hari terakhir masa tugas Tim Antimafia Migas, pemerintah pun seakan memberi hadiah dengan menjalankan rekomendasinya, membubarkan Petral.
Sebelumnya, Tim Antimafia Migas juga sempat merekomendasikan pemangkasan rantai birokrasi pengurusan izin di Direktorat Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Pasalnya, proses itu bisa memakan waktu lama karena harus melewati 270 meja di 13 instansi. Terkait rekomendasi ini pun Ditjen Migas Kementerian ESDM sudah melakukan penyederhanaan pengurusan perizinan. Kini izin migas bisa diurus melalui pelayanan satu atap di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Sudirman Said menilai, kinerja Tim Antimafia Migas bagus. Ia memang sempat mengajukan perpanjangan masa kerja tim ini yang awalnya berakhir pada 14 Mei esok menjadi 14 November mendatang. Sayangnya, justru tim menolak kontraknya diperpanjang.
“Kinerja tim reformasi bagus. Kan ISC sudah balik seperti semula kemudian rekomendasi mengenai bahan bakar juga sedang kita jalankan,” kata Sudirman.
Penolakan perpanjangan masa kerja tim, membuat para perumus rekomendasi di sektor migas itu harus mengakhiri masa kerjanya hari ini. Kendati demikian, Sudirman menyatakan dirinya tdak khawatir upaya reformasi sektor migas akan berhenti. Sebab, institusi yang mengurus migas telah diisi oleh anggota tim.
Salah seorang anggota tim, Daniel Purba, memang telah ditunjuk oleh Sudirman menjadii Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina. Lembaga ini kini kembali menjalankan fungsinya sebagai pengatur impor minyak perseroan menggantikan peranan Petral. Sudirman yang juga pernah menangani ISC, menyebut peran ISC sudah kembali kepada itikad awal pembentukannya pada 2008 lalu.
“Yang paling penting di lembaga-lembaga atau institusi yang mengurus migas ini dihuni atau sudah dimasuki oleh orang-orang yang terlibat dalam tim reformasi. Jadi secara otomatis mereka akan bekerja juga menjalankan rekomendasinya,” tuturnya.
Banyak rekomendasi yang dikeluarkan Faisal Basri dan kawan-kawan melalui tim ini, antara lain anjuran menghilangkan premium dari SPBU hingga tata ulang kebijakan impor BBM oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Dari sekian banyak anjuran, bisa dihitung jari yang telah dilaksanakan Kementerian ESDM maupun Pertamina.
Belum genap sebulan terbentuk saja, Faisal Basri dan kawan-kawannya memang sudah menyodorkan dua rekomendasi mencengangkan banyak pihak. Ia merekomendasikan agar dalam waktu lima bulan bensin jenis Premium dihapuskan. Selain itu, Tim Antimafia Migas juga mengusulkan bensin jenis Pertamax disubsidi pemerintah.
Pemerintah bukannya tidak menggubris rekomendasi itu. Kendati menuai kontroversi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyetujui rekomendasi yang dihasilkan tim bentukannya. Namun, ia member kelonggaran bagi Pertamina untuk menghapuskan Premium dalam kurun dua tahun.
Di penghujung tahun 2014, Tim Antimafia Migas kembali menghentak publik. Ada rekomendasi baru yang mengusulkan agar Pertamina membubarkan anak usahanya, Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Sontak, manajemen Petral pun langsung diganti. Hari ini, di hari terakhir masa tugas Tim Antimafia Migas, pemerintah pun seakan memberi hadiah dengan menjalankan rekomendasinya, membubarkan Petral.
Sebelumnya, Tim Antimafia Migas juga sempat merekomendasikan pemangkasan rantai birokrasi pengurusan izin di Direktorat Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM. Pasalnya, proses itu bisa memakan waktu lama karena harus melewati 270 meja di 13 instansi. Terkait rekomendasi ini pun Ditjen Migas Kementerian ESDM sudah melakukan penyederhanaan pengurusan perizinan. Kini izin migas bisa diurus melalui pelayanan satu atap di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Sudirman Said menilai, kinerja Tim Antimafia Migas bagus. Ia memang sempat mengajukan perpanjangan masa kerja tim ini yang awalnya berakhir pada 14 Mei esok menjadi 14 November mendatang. Sayangnya, justru tim menolak kontraknya diperpanjang.
“Kinerja tim reformasi bagus. Kan ISC sudah balik seperti semula kemudian rekomendasi mengenai bahan bakar juga sedang kita jalankan,” kata Sudirman.
Penolakan perpanjangan masa kerja tim, membuat para perumus rekomendasi di sektor migas itu harus mengakhiri masa kerjanya hari ini. Kendati demikian, Sudirman menyatakan dirinya tdak khawatir upaya reformasi sektor migas akan berhenti. Sebab, institusi yang mengurus migas telah diisi oleh anggota tim.
Salah seorang anggota tim, Daniel Purba, memang telah ditunjuk oleh Sudirman menjadii Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina. Lembaga ini kini kembali menjalankan fungsinya sebagai pengatur impor minyak perseroan menggantikan peranan Petral. Sudirman yang juga pernah menangani ISC, menyebut peran ISC sudah kembali kepada itikad awal pembentukannya pada 2008 lalu.
“Yang paling penting di lembaga-lembaga atau institusi yang mengurus migas ini dihuni atau sudah dimasuki oleh orang-orang yang terlibat dalam tim reformasi. Jadi secara otomatis mereka akan bekerja juga menjalankan rekomendasinya,” tuturnya.