Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. HAM adalah milik semua orang, secara sama, dan mengikat bersama-sama sebagai komunitas global dengan cita-cita dan nilai-nilai yang sama tanpa memandang ras, suku, agama dan gender.
Demikian diungkapkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly saat membuka secara resmi Peringatan Hari HAM ke-66 di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (10/12).
Terkait keanggotaan Indonesia yang masuk ke dalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai instrumen HAM internasional.
"Sebagaimana sejak tahun 1998, melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang disusun, mengacu pada berbagai program nasional yang telah dicanangkan melalui tujuh program utama RANHAM," kata Yasonna.
Ketujuh program utama yang dimaksud yaitu pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM, persiapan pengesahan instrumen HAM internasional, dan harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
"Pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan," papar Yasonna.
Implementasi HAM yang dicanangkan pemerintah saat ini, kata Yasonna, adalah sebagai bagian dari upaya peningkatan dan pemajuan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. "Bahwa setiap manusia dimana saja, setiap saat berhak atas berbagai macam HAM," ujarnya.