Nampaknya upaya David Tobing untuk mengetahui daftar susu formula berbakteri ternyata benar-benar tidak mulus. Pasalnya, Menteri Kesehatan berencana mengajukan peninjauan kembali (PK).
Untuk mengajukan upaya PK itu, Menkes menggunakan jasa jaksa pengacara negara (JPN) dari Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kamal Sofyan. Hal ini diamini oleh Kamal Sofyan yang ditemui di sela-sela sebuah seminar di Jakarta, Selasa (22/2).
Kamal menyatakan pihaknya kini sedang menunggu surat kuasa khusus dari Menkes Endang Rahayu Setyaningsih. “Ya, itu kan sudah sampai putusan kasasi, baru mereka (Menkes) datang ke kita. Jadi, sedang disiapkan surat kuasa khususnya. Kita akan bertindak sepanjang surat kuasa khusus tadi,” ujarnya. Kamal melanjutkan, upaya PK itu akan diajukan setelah pihak Menkes secara resmi menerima salinan putusan kasasi.
Sampai saaat ini, Kamal menyatakan pihak Menkes belum menerima salinan putusan tersebut dari Mahkamah Agung (MA). Ketika salinan putusan sudah diterima, Menkes memiliki waktu 180 hari untuk mengajukan upaya PK sesuai hukum acara perdata.
Sebagai alasan PK, Kamal mengatakan Menkes akan menggunakan fakta baru alias novum yang telah dikemukakan di tingkat kasasi, namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim. “Ya menurut mereka (Menkes) ada yang belum masuk di pertimbangan hakim novumnya. Ada yang mereka sampaikan, tidak dipertimbangkan hakim sama sekali.”
Lebih jauh Kamal memaparkan fakta yang ia sebut novum itu. Pertama, mengenai David Tobing yang dianggap tidak berkapasitas dalam mengajukan gugatan. Karena, anaknya sampai sekarang tidak menerima dampak apapun akibat susu formula yang tercemar enterobacter sakazakii. Kemudian, dampak yang dikemukakan David itu masih sekedar wacana dan menurut ahli bakteri itu akan mati dalam suhu 70 derajat celcius.
Lalu, lanjut Kamal, tercemarnya susu formula bisa terjadi kapan saja dan dari mana saja. Tidak harus dari kandungan susu. Seperti dari tangan yang tidak bersih atau apabila susu diletakkan terlalu lama juga bisa berpotensi untuk tercemar bakteri.
Terakhir, masih menurut Kamal, pada kenyataannya di Indonesia belum ada korban akibat enterobacter sakazakii. “Di dunia pun hanya 40 orang yang menjadi korban, dan itu juga belum yakin dari situ (susu formula yg tercemar enterobacter sakazakii).”
Atas rencana pengajuan PK tersebut, David Tobing yang dihubungi melalui telepon menegaskan pada prinsipnya hukum acara menyatakan upaya PK tidak menunda eksekusi putusan yang sudah inkracht. Jadi ia menuntut agar Menkes menghormati putusan pengadilan. “Janganlah karena PK, (Menkes) tidak menjalankan putusan. Itu tidak boleh,” tuturnya.
Kamal mengakui jika upaya PK tidak akan menghalangi perintah untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. “Kita masih memiliki waktu untuk mengajukan PK. Sementara, PK tidak menghalangi eksekusi. Tapi, kalau misalnya dimintakan untuk dieksekusi, kita bisa melakukan aanmaning. Itu kan sudah ada (hukum) acaranya,” ujarnya.
Kamal melanjutkan, untuk mengajukan aanmaning, pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus yang berbeda dengan surat kuasa khusus untuk pengajuan PK. Karena, dalam aturan yang berlaku di Jamdatun, setiap tindakan hukum yang akan dilakukan, selalu membutuhkan surat kuasa khusus baru. “Misalnya tingkat pengadilan negeri kita menang, terus mau banding, ya kita buat lagi surat kuasa khusus untuk banding. Dan begitu selanjutnya. Setiap tahap dibuat surat kuasa khususnya,” tukasnya.
Berdasarkan catatan hukumonline, pihak tereksekusi yang keberatan dengan ekekusi suatu putusan pengadilan dapat mengajukan perlawanan berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg. Dan pada prinsipnya, perlawanan juga tidak menangguhkan eksekusi. Ini diatur dalam Pasal 207 Ayat (3) HIR atau 227 RBg.
Sedangkan aanmaning adalah upaya pengadilan menegur pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Ketentuan aanmaning ini diatur dalam Pasal 196 HIR. Soal alasan PK, hukumonline juga mencatat bahwa novum adalah keadaan baru yang tak pernah digunakan dalam upaya hukum sebelumnya.
Sampai berita ini diturunkan hukumonline belum mendapat konfirmasi dari pihak Kementerian Kesehatan seputar alasan rencana pengajuan PK dan perlawanan terhadap eksekusi. Beberapa kali dihubungi, Sekjen Kemenkes Ratna Rosita Hendardji tak mengangkat telepon hukumonline.