Untuk memperkuat SIM BPJS Kesehatan, Fachmi mengaku sudah mengusulkan kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan, untuk menambah direksi baru untuk PT Askes. Salah satunya direksi yang membidangi IT. “Itu sudah disepakati pak Dahlan Iskan,” tukasnya.
Sementara, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informatika PT Askes, Tono Rustianto, mengatakan Posko Bantuan 24 Jam BPJS Kesehatan akan dibuka sampai 5 bulan ke depan. Posko itu ada di setiap kantor cabang PT Askes di daerah. “Posko itu kami buka sampai lima bulan ke depan,” paparnya.
Belum Sempurna
Nafsiah mengaku proses persiapan BPJS Kesehatan belum sempurna. Pembenahan sistem informasi merupakan keniscayaan. Menteri malah langsung menyambangi pojok pendaftaran BPJS Kesehatan, dan mencoba mendaftar menjadi peserta dengan cara memasukan NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian, data dirinya muncul dalam layar pendaftaran dan dicetak menjadi kartu peserta BPJS Kesehatan.
Sayangnya, setelah memasukan NIK KTP, ada data yang tidak sesuai. Kemungkinan kesalahan itu ada di pendataan dalam sistem administrasi kependudukan (Adminduk). Sebab sistem pendaftaraan itu terkoneksi dengan data Adminduk yang ada di Kementerian Dalam Negeri. “Kok disitu ditulis laki-laki,” ungkapnya.
Setelah mendaftar, Nafsiah mengunjungi pojok fasilitas kesehatan tingkat pertama dan mendapatkan surat rujukan peserta. Kemudian, Nafsiah bergeser ke pojok BPJS Kesehatan Center – sebelumnya bernama Askes Center dan berada di RS-. Di BPJS Kesehatan Center, Nafsiah memasukan nomor rujukan dan terkoneksi dengan data fasilitas kesehatan primer atau Puskesmas yang menerbitkan surat rujukan itu. Dengan memegang surat rujukan maka peserta BPJS Kesehatan baru dapat dilayani di RS.
Selain itu Nafsiah mencoba menggunakan perangkat telekomunikasi tatap muka jarak jauh yang ada di Posko Bantuan 24 Jam BPJS Kesehatan. Lewat alat itu, Nafsiah didampingi Fachmi berkomunikasi dengan cabang PT Askes di beberapa wilayah seperti Papua. Dari komunikasi jarak jauh itu Nafsiah mendapatkan masukan. Misalnya, cabang PT Askes Papua menanyakan harga yang tercantum dalam sistem INA CBG'S yang sifatnya nasional. Padahal, harga obat-obatan dan kebutuhan medis di Papua jauh lebih mahal ketimbang daerah lainnya.
Nafsiah menanggapi pemerintah akan membahas masukan dari PT Askes cabang Papua itu dengan pemangku kepentingan lain. Namun, secara umum ia mengatakan perbedaan harga di berbagai daerah sudah disiapkan antisipasinya. Penentuan biaya medis dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan di daerah. “Nanti kami akan bahas bersama direksi PT Askes dan Pemda,” pungkasnya.