Empat pilar yang berdiri kokoh dengan tinggi lebih dari empat meter menyambut setiap tamu yang masuk ke gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada bagian atas pilar tersebut terdapat lambang Mahkamah Agung dan tulisan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat.
Efektif sejak November 2015, seluruh pengadilan di bawah PN Jakarta Pusat, seperti tindak pidana korupsi (Tipikor), pidana umum, perdata, hubungan industrial, Hak Asasi Manusia (HAM, lingkungan hingga niaga sudah bisa digunakan oleh para pencari keadilan.
Bangunan ini memiliki total sepuluh lantai, namun hanya delapan lantai yang digunakan untuk persidangan. Pasalnya, dua lantai lain digunakan untuk ruang mechanical electric dan basement di lantai paling bawah digunakan untuk ruang tahanan.
Ada 21 ruang sidang di gedung tersebut. Ruangan akan digunakan baik untuk sidang seluruh tindak pidana mulai Tipikor, pidana umum, perdata biasa, niaga, HAM, lingkungan, hingga sidang anak.
Humas PN Jakarta Pusat Jamaluddin Samosir mengatakan, pembangunan gedung baru PN Jakarta Pusat tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan. “Gedung tersebut dibangun secara modern, dan konon gedung Pengadilan Jakarta Pusat ini menjadi gedung pengadilan yang unggul dan tebaik di Indonesia saat ini,” katanya kepada Hukumonline, beberapa waktu lalu.
Jamaluddin mengatakan, salah satu cara PN Jakarta Pusat mempertahankan keunggulannya dengan terus konsisten melayani para pencari keadilan sesuai dengan moto PN Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat memiliki moto SMART E-3 yakni pelayanan Sederhana, Murah, Akuntabel, Responsive, Transparan, Efektif, Efisien dan Ekonomis.
“Jadi seluruh pegawai pengadilan ini mindsetnya sudah kita ubah ke arah pelayanan, jadi tujuan dari PTSP itu agar lebih transparan dan juga supaya banyak orang berhubungan kontak dengan aparat pengadilan,” tuturnya.
Ia menuturkan, beberapa waktu lalu, PN Jakarta Pusat dikunjungi oleh World Bank terkait dengan moto yang diikrarkan. Kunjungan ini semakin menambah semangat bagi aparatur peradilan untuk terus menjaga integritas dan kualitas yang ada.
Menurut Jamaluddin, keunggulan dari PN Jakarta pusat yaitu telah meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mulai dari one gate intergate service hingga aplikasi pelayanan masyarakat berbasis IT.
Salah satu contoh pelayanan berbasis IT yang telah diterapkan terdapat pada pendaftaran gugatan sederhana secara online. Gugatan didaftarkan secara online dan melalui elektronik-persuratan (E-Persuratan).
E-persuratan itu maksudnya untuk mempermudah ketua pengadialan yang sedang berada di luar daerah hingga bisa dapat mendisposisi dan melihat surat itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Gugatan sederhana secara online dan penerapan E-Persuratan tak lepas dari memberikan kemudahan bagi pihak berperkara.
Selain itu, PN Jakarta Pusat juga telah menerapkan One Day Minut dan One Day Publish, yakni putusan yang dibacakan akan dipublish di hari yang asama di website PN Jakarta Pusat dan SIPP.
Sedangkan untuk perkara PKPU dan Kepailitan, PN Jakarta Pusat telah menerapkan SEMA No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan. Tujuannya agar proses pemberesan harta pailit dapat berjalan secara lebih cepat dan efesien.
Agar hal ini berjalan baik, PN Jakarta Pusat secara rutin memanggil para kurator dan meminta informasi dari mereka terkait pemberesan harta pailit. Dalam pertemuan tersebut juga para kurator menyampaikan kendala yang ada dalam pemberesan harta pailit. “Dulu kita tidak melakukan itu, sekarang sudah kita lakukan,” katanya.
Terkait hal ini, ke depan, PN Jakarta Pusat berencana akan membuat aplikasi agar permintaan informasi dari para kurator ini berjalan baik. Melalui aplikasi, para kurator dan hakim niaga sama-sama bisa memantau perkembangan kasus. Ini semua sesuai dengan keinginan World Bank dalam menjalankan ease of doing business atau kemudahan berusaha.
Mengenai upaya PN Jakarta Pusat mengurangi oknum aparatur peradilan yang terlibat korupsi adalah meminimalisir kontak langsung antara aparatur peradilan dengan orang luar pengadilan, hingga memperketat penjagaan.
“Tidak seperti yang lalu kan bebas semua orang bisa masuk ke dalam atau ke lantai di mana hakim dan panitera itu berada. Jadi sekarang kita yakinlah kita selalu bersama Tuhan,” tutur Jamaluddin.
