Meskipun telah ada regulasi yang akan menjaga ekosistem media, tetapi Indri melihat perlu adanya kesiapan mengenai sumber daya untuk membicarakan road map ekosistem media sehingga butuh regulasi lain untuk melindungi ekosistem media nasional.
“Butuh kerjasama bersama karena cita-cita kita tentu sama, buat ruang yang lebih adil supaya kita sebagai media harus secara penuh kesadaran bersama pemerintah melakukannya. Kemudian, di ranah internal juga harus saling mendukung,” kata dia.
Sementara itu, Dewan Pers yang membawahi konstituen media terus melakukan proses pendekatan dengan pemerintah supaya publisher rights segera dapat mengakomodasi kebutuhan media.
“Ada ataupun tidak ada aturan publisher rights, teman-teman media harus terus bergerak menggunakan daya upaya untuk terus survive di situasi yang tidak ada publisher rights ini. Dewan pers yang membawahi konstituen terus melakukan proses engagement dengan pemerintah supaya ini disegerakan sehingga mengakomodasi kebutuhan kawan-kawan media,” ujar Ninik Rahayu selaku Ketua Dewan Pers.
Ninik turut berkomentar soal maraknya konten-konten hasil AI yang terkadang dimanfaatkan oleh jurnalis. Hal tersebut menurutnya berbeda dengan sebagaimana kerja pers yang harus bertugas menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.
“Kemudahan digital membuat adanya kecenderungan ingin instan karena dunia digital yang karakteristiknya cepat. Sementara karya jurnalistik butuh konteks, fakta, informan ahli, dan konfirmasi yang pada era digital yang cepat ini tidak dilakukan sehingga AI tidak memberi kontribusi,” ujarnya.
Ia pun mendorong para jurnalis untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum membuat konten yang sumbernya berasal dari AI karena AI hanyalah menghasilkan hal yang dangkal, tidak menghadirkan konteks, dan informasi yang tidak akurat.