“Kekeliruan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama akan berubah menjadi kebenaran.” Ungkapan ini layak ditujukan dalam praktik penanganan perkara Praperadilan. Sejak lahirnya lembaga praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 38 tahun silam, praktik praperadilan seolah-olah menggunakan hukum acara perdata. Seperti, pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan juru sita; tahapan proses mirip sidang perkara perdata; bahkan eksekusi dilaksanakan oleh ketua pengadilan.
Pertanyaannya, apa benar prosedur penanganan perkara praperadilan mesti menggunakan hukum acara perdata? Secara normatif, KUHAP tidak mengatur tegas hukum acara praperadilan. Dalam KUHAP pun tidak ada pasal yang menyebut perkara praperadilan dengan mekanisme perkara perdata. Misalnya, Pasal 101 dan 274 KUHAP tidak dapat diterapkan untuk perkara praperadilan. Selain itu, dari pencatatan register dan penggunaan kode perkara saja jelas menunjukkan praperadilan adalah perkara pidana.
Kerancuan atau kekeliruan hukum acara ini diulas lebih dalam melalui buku berjudul Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan. Buku setebal 318 halaman ini ditulis oleh D.Y. Witanto, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), yang baru saja di-soft launching pada Selasa 2 Juli 2019 di Jakarta.
Mengacu Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, khususnya penggalan frasa “...hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang” menunjukkan praperadilan tak seharusnya menggunakan hukum acara pemeriksaan perkara perdata. Sebab, dalam perkara perdata para pihak tidak dimintai keterangannya secara lisan melalui proses tanya jawab seperti halnya dalam pemeriksaan perkara pidana.
Menurut sang penulis, kompetensi relatif pengajuan perkara praperadilan pun menggunakan asas hukum perdata yakni actor sequitur forum rei atau pengajuan gugatan di tempat kedudukan tergugat yang jelas bertentangan dengan semangat pembentukan lembaga praperadilan. Padahal, praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap penerapan segala upaya paksa dalam proses penyidikan dan penuntutan. Baca Juga: Praperadilan Romy Ditolak, Begini Alasan Hakim
Tak mungkin ada perkara praperadilan tanpa ada penanganan perkara pokoknya. Karena itu, seharusnya perkara praperadilan diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara pokoknya karena praperadilan satu paket dengan perkara pokoknya. Namun, dalam praktik seringkali ditemui perkara praperadilan diajukan dan diperiksa bukan oleh pengadilan perkara pokoknya. Ini disebabkan karena KUHAP tidak mengatur pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara praperadilan, apakah harus wilayah hukum termohon atau tempat tindak pidana itu terjadi seperti diatur Pasal 84 ayat (1) KUHAP?
Tak hanya itu, proses pemeriksaan cepat paling lambat 7 hari hakim harus sudah memutuskan sulit diterima logika jika proses pemeriksaan perkara praperadilan seperti perkara perdata. Mulai tahap penyampaian permohonan, jawaban (jawab-menjawab), pembuktian, dan kesimpulan para pihak, hingga eksekusi putusan yang seharusnya dilaksanakan oleh jaksa. Sebagai contoh, pengajuan praperadilan perkara korupsi, seharusnya diajukan ke pengadilan negeri yang ada pengadilan tipikornya untuk mengadili perkara pokoknya.
Judul | Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik: Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan |
Penulis | D.Y. Witanto |
Penerbit | Imaji Cipta Karya |
Cetakan | I, Mei 2019 |
Ukuran | 14 X 21 CM |
Halaman | vi + 318 hlm |
Dalam buku ini dijelaskan pula Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, salah satu tugas penuntut umum melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan pemanggilan sidang dalam perkara pidana termasuk perkara praperadilan dilakukan melalui penetapan hakim. Ke depan, melalui buku ini sang penulis mengusulkan pemanggilan perkara praperadilan dilakukan oleh penuntut umum.
Namun, bagaimana mungkin pemanggilan praperadilan dilakukan oleh penuntut umum, sementara perkara pokoknya belum dilimpahkan ke pengadilan? Meski perkara pokoknya masih dalam tahap penyidikan, tapi eksistensi penuntut umum sudah ada dalam proses penyidikan ini. Ini seperti diatur Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”
Buku ini juga mengurai beban pembuktian dalam perkara praperadilan, apakah pemohon yang berstatus tersangka atau termohon (penyidik/penuntut umum)? Penulis berkesimpulan beban pembuktian diberikan kepada pemohon dan termohon atau disebut sistem pembuktian terbalik secara terbatas. Menurutnya, sangat tidak adil jika beban pembuktian hanya ditujukan bagi tersangka. Mengingat bukan hal mudah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti meskipun bisa saja dengan bantuan penasihat hukum, tetapi kondisi tersangka dibatasi haknya (ditahan).
Seiring diperluasnya objek pemeriksaan praperadilan sebagai amanat putusan MK, putusan-putusan praperadilan yang muncul belakangan sangat dinamis dalam mengisi celah-celah kosong sesuai kebutuhan rasa keadilan. Inilah yang menjadi salah satu alasan terbitnya buku ini karena ternyata ruang lingkup praperadilan tak sesempit yang digambarkan 7 pasal dalam KUHAP termasuk penerapannya tidak pernah searah dengan dasar filosofi pembentukannya.
Untuk itu, melalui buku yang “kaya” akan kajian normatif-empiris ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir bagi insan-insan hukum termasuk pembentuk UU dalam upaya meluruskan kekeliruan praktik penanganan praperadilan di Indonesia. Selanjutnya, ada upaya perbaikan atau perubahan yang bisa dilakukan melalui Revisi KUHAP dan/atau Peraturan MA terkait hukum acara praperadilan agar menjadi lebih baik.
Selamat membaca…..!!!