Sementara di Indonesia, penggunaan kotak suara berbahan karton kedap air secara keseluruhan baru dilaksanakan pada Pemilu 2019. “Saat Pemilu 2014 memang ada tambahan kotak suara dari karton. Hal ini untuk menutupi ketiadaan kotak suara alumunium akibat kurang atau rusak. Demikian pula dalam pilkada 2015, 2016, dan 2017,” ujarnya.
Titi juga mengungkapkan bahwa pada saat UU Pemilu disahkan, Perludem cukup vokal menyuarakan keberatan mengenai kotak suara transparan ini. “Ini di luar kebiasaan, di mana keputusan mengenai jenis kotak suara selalu diputuskan oleh KPU, justru kini diputuskan oleh pembuat undang-undang,” tuturnya.
Baca:
- Pimpinan Partai Komitmen Terapkan Sistem Berintegritas
- Terkait Perlindungan Data Pribadi, Resim Pemilu Paling Tak Ramah Terhadap Data Pemilih
Dengan keputusan kotak suara berbahan karton kedap air ini, Titi mengingatkan bahwa tata kelola kotak suara oleh KPU harus dilaksanakan lebih hati-hati. Mengingat bahan ini mudah rusak bila terendam dalam air, lebih mudah terbakar, dan rawan terkena rayap bila tidak disimpan dengan baik.
Lebih lanjut, Titi meminta KPU memastikan bahwa harus ada prosedur operasi standar (SOP) dalam pengelolaan dan pengamanan kotak suara yang dipahami dan ditaati dari seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
“KPU harus secara terbuka, komprehensif, akuntabel, terukur, dan sistematis menjelaskan soal spesifikasi, anggaran, fungsionalisasi, dan keamanan kotak suara karton ini kepada publik. KPU juga mestinya menyampaikan alasan, pertimbangan, argumen, dan logika di balik pembuatan keputusan untuk memilih kotak suara karton dari 5 varian pilihan kotak suara transparan yang pernah disimulasikan KPU sejak akhir 2017,” Titi menguraikan.
Terakhir, penting untuk menjelaskan terkait instrumen pengamanan dari KPU atas keraguan publik terhadap integritas dan kejujuran penyelenggaraan pemilu kali ini. Titi mengatakan bahwa sekalipun kotak suara tetap berbahan alumunium, tidak ada jaminan bahwa keamanan kotak suara akan lebih baik.
“Kotak suara itu aman atau tidak sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Integritas para penyelenggara yang bertanggung jawab mengelolanya, pengawasannya oleh petugas pengawas pemilu, pengamanannya, serta bagaimana peserta pemilu dan masyarakat ikut ambil bagian dalam berpartisipasi mengawasi pergerakan kotak suara pemilu itu kelak,” pungkas Titi.