Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan permohonan pengujian UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), Selasa (20/6/2023). Permohonan perkara Nomor 61/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Leonardo Siahaan.
Leonardo Siahaan mengajukan pengujian norma Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja yang menyebutkan, “Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.”
Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Pemohon mengatakan berusia produktif bekerja meskipun Pemohon belum bekerja, tetapi secara potensial Pemohon pasti bekerja. Pemohon menilai pemberlakuan Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja yang jelas-jelas perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak ada batas waktunya dan berapa kali PKWT ini diperpanjang.
“Artinya sangat potensial sekali ketika PKWT itu tidak ada batas waktu dan berapa kali PKWT diperpanjang, maka timbul yang namanya eksploitasi pekerja,” ujar Leonardo dalam persidangan seperti dikutip laman MK.
Hal ini tentu sangat rawan sekali mengingat pekerja ini merupakan pihak yang lemah, pihak yang sangat rentan sekali dan pengusaha powerfull. Ketika pengusaha melihat keberadaan pasal a quo pengusaha akan berpikir bisa saja melakukan perpanjangan kontrak PKWT lebih dari 10 tahun, bahkan bisa dilakukan lebih dari 2 kali perpanjangan. Padahal kalau dilihat dalam UU Ketenagakerjaan yang lama itu jelas sekali bahwa PKWT paling lama adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali saja.
“Tetapi kalau Pasal 56 ayat (3) PKWT tidak ada batas waktunya dan tidak ada ketentuan berapa kali PKWT ini diperpanjang. Artinya bisa usia lansia bisa saja seseorang tersebut diperpanjang terus sampai jadi pegawai tetap,” jelasnya.
Dalam permohonannya, menurut Pemohon kondisi ini perusahaan dapat seenaknya menetapkan jangka waktu PKWT. Terlebih lagi, pemberlakuan pasal tersebut dapat memperpanjang kembali dalam jangka waktu (sesuai) kemauan perusahaan tanpa repot-repot mengangkat. Secara umum pasal a quo mengatur tentang PKWT yang penyelesaiannya didasarkan pada dua keadaan yaitu jangka waktu selesai atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Pemohon menjelaskan norma yang mengatur tentang hal serupa pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK).
“Membandingkan dengan norma-norma yang telah ada sebelumnya, Pemohon menegaskan dalam pasal a quo belum diatur batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana diatur pada norma lain yang dijadikan pembanding oleh Pemohon,” demikian sebagian bunyi permohonan.
Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 56 ayat (3) UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali.”
Saran majelis
Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Panel Suhartoyo mengatakan meskipun Pemohon menekankan pandangan yang dibidik adalah kerugian potensial, tetapi harus tetap diberikan penguatan argumentasi kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal itu. “Menurut saya, lebih baik beri argumen lain atau data lain yang faktual bahwa Saudara memang mempunyai keterkaitan erat dengan Pasal 56 ayat (3) itu. Atau mencari Pemohon lain yang bisa diajak kolaborasi penguatan kedudukan itu,” saran Suhartoyo.
Sementara itu, Ketua Majelis Panel M. Guntur Hamzah menjelaskan MK dalam berbagai putusan sudah beberapa kali menguji persoalan seperti yang diajukan Pemohon. “Jadi hendaknya Anda memperkuat, ada 1 putusan MK yang saya pikir sangat dekat dengan permohonan Saudara, tetapi saya tidak melihat di permohonan Saudara Putusan Nomor 27/2011. Memang putusan itu berbicara outsourching, tetapi itu ada kaitannya dengan PKWT dan PKWTT. Di situ mungkin ada titik singgung prinsip meski bukan case yang sama, tetapi ada titik singgung yang sama,” kata Guntur menyarankan.