“Termasuk bagaimana strategi menang menghadapi gugatan sengketa di MK yang bakal diajukan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Kita tidak ingin mengulang seperti di sengketa Pilpres 2014,” kata Danil di sela-sela acara peluncuran buku di Jakarta, belum lama ini.
Dia mengaku kendala saat sidang sengketa Pipres 2014 terkait data dugaan kecurangan/pelanggaran yang dilakukan pasangan Jokowi-JK. Karena itu, potensi serupa bakal dicegah sedini mungkin saat hari pemungutan suara. Menurutnya, strategi yang paling memungkinkan dan mendasar yakni penguatan terhadap saksi-saksi dan relawan di lapangan.
“Saya sebutkan sejak awal kekuatan kami fokus pada teman-teman saksi dan relawan yang akan banyak melakukan pemantauan di lapangan. Yang pasti, potensi kecurangan di setiap TPS bakal terus dipantau serius,” kata dia.
Apalagi, BPN Prabowo-Sandi memiliki tim khusus yang menangani berbagai modus kecurangan dalam Pemilu 2019 ini. Tim khusus ini dikomandoi oleh para mantan prajurit TNI yang berpengalaman. “BPN fokus pemantauan saat perhitungan suara di TPS oleh para saksi dan relawan yang banyak sekali, dan rata-rata mereka bekerja secara suka rela dan akan diperkuat,” tegasnya.
Lawyer probono?
Salah satu kekuatan bersengketa di MK adalah tim hukum yang biasanya dilakukan para advokat (lawyer). Khusus bersengketa di MK, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mengklaim telah memiliki banyak lawyer yang bakal membela di sidang sengketa pilpres. Meski tidak menyebut nama-nama lawyer tersebut, Dahnil memastikan ratusan lawyer itu memberi bantuan hukum probono. “Kita punya ratusan lawyer yang dilibatkan dan mereka rata-rata probono,” akunya.
Menurutnya, sejumlah lawyer tersebut menangani persoalan hukum yang dihadapi paslon Prabowo-Sandi termasuk sengketa pilpres. Yang pasti, terangnya, keberadaan lawyer di kubu Prabowo-Sandiaga Uno punya misi untuk menegakan hukum dan memastikan kualitas demokrasi di Indonesia semakin tinggi dan harus dijunjung tinggi.
Sejumlah nama yang masuk dalam Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi antara lain Sufmi Dasco Ahmad sebagai direktur. Kemudian terdapat nama Ansori Sinungan, Habiburokhman, Mulyadi, Benny K Harman, Said Bahkri, Sarifuddin Sudding, Ferdinan Hutahaen, Eggi Sudjana, Yahdil Abdi Harahap. Baca Juga: Battle of Lawyers di Sengketa Pilpres 2014