Dari pantauan hukumonline, hari itu PA Kab. Malang telah menyidangkan 27 perkara. Selesai sidang pukul 12.00 WIB, Nurul, PP di PA Kab. Malang berhasil menyelesaikan 11 BAP sekitar pada pukul 14.00 WIB. Sehingga, beban kerja panitera atau PP menjadi berkurang karena tugas mereka tidak hanya terfokus pada pengetikan BAP saja. Sementara itu, hakim pada PA Kab. Malang, Ahmad Zaenal Fanani, mengatakan dengan adanya ATR ini proses minutasi perkara yang sebelumnya harus diselesaikan sampai tujuh hingga 14 hari, kini cukup dengan waktu paling cepat tiga hari berkas perkara yang sudah diputus bisa selesai.
“Aspek efisien tercapai dan aspek akurasi data, yang pasti. Serta akuntabilitas semua proses persidangan,” jelas Fanani.
Secara umum, cara kerja ATR ini begitu mudah dan sederhana. Sistem atau aplikasi ini hanya perlu koneksi internet sebagai medianya. Fitur-fitur yang ada dalam ATR antara lain tediri dari fitur rekaman aktif dan juga fitur transkrip rekaman. Fitur rekaman aktif digunakan ketika proses persidangan berlangsung dimana dialog antar pihak (hakim, penggugat, tergugat, saksi atau lainnya) bisa secara langsung (real time) diubah dari dialog (percakapan) menjadi teks atau tulisan. Lalu, hasil dari teks atau tulisan pada proses rekaman tersebut bisa dilihat di fitur transkrip rekaman.
Kasub Bagian Umum PA Kab. Malang, Mohammad Faried Dzikrullah, mengatakan bahwa ATR ini juga terintegrasi dengan SIADPA. Sehingga, hasil rekaman pada fitur transkrip rekaman bisa langsung di edit oleh panitera atau PP secara langsung pada aplikasi SIADPA untuk pembuatan BAP dan untuk pembuatan putusan oleh hakim. “Yang tersimpan di ATR otomatis juga tersimpan di SIADPA,” kata Faried.
Saat Tim Verifikator Faktual yang diwakili Staf Sub Bagian Peningkatan Mutu Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Junida Hasta Kusumah, dan Institute of Leadership Development Universitas Indonesia M Ivan Riansa melakukan simulasi. Sistem atau aplikasi ATR ini tidak mengalami kendala sama sekali.
“Ini saya lihat juga menarik ya. Kelemahannya satu aja ya karena mesti online. Tapi ya nggak apa-apa jadi lebih murah keuntungannya dan menurut saya ini solutif juga. Yang istimewa ketika ATR ini ada di aplikasi yang ada atau terintegrasi (dengan SIADPA, red),” kata Junida.
Akan Terus Dikembangankan
Panitera/Sekretaris PA Kab. Malang, Akhmad Muzaeri, mengatakan bahwa sistem atau aplikasi ATR akan terus dikembangkan. Ke depan, PA Kab. Malang berencana membuat sistem atau aplikasi ini bisa berjalan secara offline. Sehingga, konsep ATR di PA Kab. Malang ini bisa diaplikasikan tanpa perlu jaringan internet sebagai medianya. Selain itu, sistem atau aplikasi ATR diharapkan bisa diperbanyak dan digunakan oleh pengadilan-pengadilan di bawah lingkungan MA.
“Kalau ini sudah bagus nanti rencana di tahun anggaran yang akan datang kami usulkan lewat RKAKL (Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) sehingga seluruh ruang sidang bisa pakai ATR. Sementara karena keterbatasan dana jadi fokus di satu ruang sidang,” ujar Akhmad.
Meski PA Kab. Malang baru bisa mengadakan ATR di salah satu ruang sidang. Namun, kerja keras serta komitmen dari PA Kab. Malang perlu diapresiasi. Sebab, dikatakan Wakil Sekretaris Panitera Achmad Fadlillah Muchtar, ada sejumlah kendala yang dihadapi ketika ingin mengembangkan ATR ini. Terlepas dari itu, ia merasa kalau inovasi ATR meski dimulai dan segera dikembangkan di PA Kab. Malang.
“Kapan kita mulai kalau tidak segera dimulai. Dengan keterbatasan yang ada kita bisa berhasil itu luar biasa. Kami pelopornya lah, embrionya dari sini,” pungkasnya.