Karena itulah, Ditjen Pajak mewajibkan setiap perusahaan konsisten menggunakan salah satu metode yang diperbolehkan. Kalau mau mengubah metodenya, harus atas persetujuan Ditjen Pajak, tutur Darmin mewanti-wanti.
Masih Ada Dua RUU
Ani, panggilan akrab Sri Mulyani menampung semua pendapat fraksi. Terima kasih atas semua perhatian dan pemikiran semua pihak. Pemerintah setuju supaya RUU ini segera diundangkan, ujar Ani.
Namun, jangan lupa, masih ada dua RUU Pajak yang menanti, sambung Ani mengingatkan. Keduanya adalam RUU Pajak Pertambahan Nilai (RUU PPN) serta Pajak Penghasilan dan Penjualan Barang Mewah (RUU PPh dan PPnBM).
Menurut Wakil Ketua Pansus Max Moein (FPDIP), realistisnya pemerintah bersama DPR hanya bisa menuntaskan satu lagi RUU. Kita kedepankan dulu RUU PPh, tahun depan baru bisa bahas RUU PPN, ungkapnya yang disetujui oleh Wakil Ketua Pansus Vera Febyanthy (Fraksi Partai Demokrat).
Saat ini, Sekretariat DPR mengagendakan Sidang Paripurna pada Selasa dua minggu depan (19/6). Jadi, Pansus Pajak kudu cepat-cepat menyisipkan jatah dalam sidang mendatang. Jadwal yang sudah tersusun, antara lain pengesahan RUU Kawasan Pesisir dan Pulau Terpencil, produk Komisi IV (Bidang Kelautan) dan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).