Jika dilihat secara sekilas, profesi advokat dan auditor hukum memiliki persamaan. Mungkin dikarenakan beberapa sektor pekerjaan keduanya saling beririsan. Misalnya saja, baik advokat maupun auditor hukum sama-sama bisa melakukan audit hukum. Tetapi dalam praktiknya kedua profesi ini berbeda, lho!
Sebelum membahas perbedaan keduanya, perlu didudukkan terlebih dahulu apa itu advokat. Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Perlu diingat, advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU Advokat. Adapun tugas advokat adalah memberikan jasa hukum, termasuk melakukan audit hukum.
Baca juga:
- Ini Tantangan dan Strategi Penyelesaian PKPU dan Pailit Menurut Partner Altruist Lawyers
- Advokat Ini Usul Permohonan PKPU Hanya Boleh Diajukan Debitor
- Menyoal Hanya Advokat yang Boleh Ajukan Perkara Kepailitan-PKPU
Sementara itu legal auditor memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan atau penilaian terhadap masalah-masalah hukum suatu perusahaan atau objek audit lainnya untuk melihat dan memperoleh suatu informasi yang kemudian dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek audit.
Pada intinya, auditor hukum bertugas untuk melakukan identifikasi dan verifikasi subyek hukum, melakukan identifikasi dan verifikasi obyek hukum, dan melakukan identifikasi dan verifikasi perbuatan hukum.
Jika demikian, lalu apa perbedaan keduanya? Menurut Dewan Standard Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), M. Rasyid Ridho, terdapat lima perbedaan mendasar antara konsultan hukum/advokat dengan auditor hukum.
Pertama, dari sisi jasa yang diberikan. Konsultan hukum maupun advokat bertugas memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara auditor hukum hanya memberikan jasa berupa audit hukum.
Kedua, dari sisi target legal due diligence atau audit hukum. Konsultan hukum/advokat melakukan audit hukum terhadap perusahaan dan aset yang bersifat komersial, sedangkan auditor hukum terhadap perorangan, perusahaan, aset, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain sebagainya.
Ketiga, dilihat dari jenis profesi, konsultan hukum/advokat merupakan independent consultant dan auditor hukum independent auditor dan internal Auditor. Keempat, terkait pendapat hukum, di mana konsultan hukum/advokat bebas memberikan pendapat hukum , sementara auditor hukum hanya terbatas pada status clean and clear.
“Dan kelima, konsultan hukum/advokat tidak memiliki standar kerja, auditor hukum ada,” kata Rasyid dalam Webinar Hukumonline 2024 bertajuk “Analisis dan Evaluasi Kepatuhan Hukum Korporasi dengan Legal Audit”, Selasa (27/2).
Sekretaris Jenderal ASAHI, Wartono Wirjasaputra memaparkan standard kompetensi kerja auditor hukum yang diterapkan di ASAHI. Yakni, melakukan telaah dan identifikasi tujuan penugasan audit hukum, melakukan perencanaan audit hukum, melakukan konfirmasi perencanaan audit hukum, mengumpulkan data dan informasi materi audit hukum, melakukan analisis terhadap data dan informasi, menyusu laporan hasil audit hukum.
“dan terakhir, menyampaikan laporan hasil audit hukum yang berisi 27 (dua puluh tujuh) elemen kompetensi dengan 76 kriteria unjuk kerja,” tutupnya.