Kebijakan publik adalah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga pemerintah. Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.
Roy V. Salomo selaku Fasilitator IIPG dan dosen di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia mengemukakan bahwa, kebijakan publik berbentuk aturan hukum dimana pemerintah menjadi aktor utama dalam membuatnya.
“Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat untuk pada akhirnya mengikat kehidupan kita sebagai masyarakat. Sebagai anggota masyarakat pun penting bagi kita untuk mengetahui kebijakan publik karena apa yang diatur di dalam kebijakan publik itu adalah kita, yang dalam artian singkatnya bahwa nasib kita ada di kebijakan publik,” ujarnya dalam acara Instagram Live Hukumonline, Kamis (6/10) lalu.
Baca Juga:
- Mengintip Besaran Gaji Jaksa Hingga Advokat Muda Cenderung Pilih Kerja Jarak Jauh
- Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia
- Sifat Hukum yang Mengatur dan Memaksa
Terminologi kebijakan publik merujuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan. Hal ini juga mencakup aspek anggaran dan tata pelaksanaannya.
Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya,
Untuk hal inilah pentingnya mempelajari kebijakan publik karena akan menentukan berjalannya suatu negara.
“Kebijakan publik itu sangat penting karena mengikat kehidupan kita. Kebijakan publik ini akan mengikat dari kehidupan sejak lahir hingga setelah kematian, jadi semua aspek kehidupan diatur dan tidak ada yang luput diatur oleh kebijakan publik,” tutur Roy.
Roy menambahkan sebagai masyarakat kita harus tahu hak dan kewajiban sebagai masyarakat, sehingga perlu ikut serta mempengaruhi pembuatan undang-undang yang nantinya akan menjadi kebijakan publik.
“Masyarakat tidak hanya dituntut untuk memahami dan ikut serta dalam kebijakan publik, namun juga harus mengawasi implementasi kebijakan publik yang sudah diundangkan. Karena undang-undang atau peraturan yang diimplementasikan itu membutuhkan dana, dan dana itu berasal dari pajak yang masyarakat bayarkan, jadi kita punya hak untuk tahu,” katanya.
Kebijakan publik memiliki instrumen di dalamnya, di antaranya:
1. Target-target kebijakan yang ditetapkan.
2. Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran untuk pusat dan untuk daerah.
3. Kebijakan moneter.
4. Kebijakan di bidang perdagangan.
5. Kebijakan redistribusi aset
6. Kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta
7. Kebijakan pendapatan.
Kemudian, dalam kebijakan publik terdapat tahap-tahap dalam penyusunannya, yaitu persepsi, agregasi, organisasi, representasi, penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, penganggaran, implementasi, evaluasi, dan penyesuaian.
“Untuk mengimplementasikan kebijakan publik saat ini beragam dampaknya bagi masyarakat. Ada yang sudah ideal bagi masyarakat ada pula yang masih perlu kita perbaiki,” ujarnya.
Salah satu contoh yang Roy paparkan dari implementasi tersebut adalah pelayanan publik yang diberikan pemerintah sedikit demi sedikit telah ada perbaikan. Sebaliknya kualitas pendidikan dan kurikulum pendidikan hingga kini masih menjadi permasalahan dan masih banyak masyarakat yang belum puas akan kualitas pendidikan saat ini.
“Implementasi kebijakan publik yang masih compang-camping dan masih jauh dari harapan masyarakat ini harus terus diawasi oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlu paham bahwa kebijakan publik harus menguntungkan masyarakat dan mengakomodasi kepentingan kita sebagai warga negara,” tambahnya.
Pada akhirnya kebijakan publik yang baik adalah kebijakan publik yang otomatis akan pro publik, benar-benar melayani publik, melibatkan publik dalam segala tahapannya, dan kebijakan publik yang transparan.