Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Kendati demikian perkembangannya saat ini menuju arah yang positif. Mekanisme tersebut sudah dilirik sebagian masyarakat terutama kalangan pebisnis yang mencari cara cepat untuk menyelesaikan sengketa.
Melihat perkembangan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang semakin baik, kalangan akademisi dan praktisi di bidang tersebut telah resmi membentuk organisasi bernama Indonesian Academic and Practitioners Association of Arbitration & ADR (IAPAA-ADR). Lantas apa dan bagaimana wadah tersebut?.
Ketua IAPAA-ADR, Prita Amalia menjelaskan organisasi yang dipimpinnya itu dibentuk sejak 20 Oktober 2022 tahun lalu. Singkatnya lembaga ini dibentuk untuk merespon dan mengawal perkembangan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) di Indonesia yang berkembang baik.
“Kami melihat masyarakat butuh pemahaman tentang arbitrase dan APS. Bahkan bidang ini belum banyak diajarkan Fakultas Hukum di Indonesia,” ujarnya di sela kegiatan peluncuran IAPAA-ADR di kampus Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (31/05/2023).
Baca juga:
- Melihat Arbitrase dalam Praktik Yurisprudensi
- Berbagai Tantangan Pelaksanaan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia
- 7 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Arbitrase Nasional
Prita menjelaskan FH UNPAD telah menjadikan arbitrase dan APS sebagai mata kuliah wajib sejak 2018. Hal ini karena mahasiswa sudah mendapat perkuliahan hukum acara perdata dan pidana yang masuk dalam kategori penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Untuk mengimbangi pengetahuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka mahasiswa perlu diajarkan tentang arbitrase dan APS.
IAPAA-ADR dibentuk sebagai wadah berkumpul kalangan akademisi dan praktisi arbitrase dan APS di Indonesia. Sebagai tempat untuk berbagai informasi dan pengetahuan terkait arbitrase dan APS. Apalagi belakangan ini pemerintah giat mendorong masuknya investasi melalui sejumlah kebijakan. Padahal jika dipahami lebih lanjut investasi itu berkaitan dengan kontrak yang di dalamnya ada metode penyelesaian sengketa yakni arbitrase dan APS.
Prita yang juga dosen pada FH Unpad itu berharap asosiasi yang dipimpinnya ini dapat berkembang dan menarik lebih banyak lagi kalangan akademisi dan praktisi. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi sangat dibutuhkan untuk mengawal dan menyebarluaskan pemahaman tentang arbitrase dan APS. Asosiasi ini juga bisa berperan sebagai mitra strategis berbagai lembaga pemerintah seperti MA, lembaga arbitrase dan mediasi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal IAPAA-ADR, John Lumbantobing. Foto: RES
Pada tempat yang sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) IAPAA-ADR, John Lumbantobing berharap asosisasi ini menjadi wadah berkumpul kalangan akademisi dan praktisi arbitrase dan APS. Dengan demikian IAPAA-ADR dapat menjadi tempat dan saling berjejaring serta berbagai informasi yang ujungnya mengembangkan hukum arbitrase dan APS di Indonesia.
“Masih banyak yang harus kita kembangkan dan sempurnakan lagi terkait arbitrase dan APS di Indonesia. Kami ingin Indonesia menjadi tempat penyelesaian sengketa terutama arbitrase dan mediasi yang efektif,” ujar Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Parahyangan itu.