Selain mengenai pembangunan database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar, Usep juga menyoroti beberapa agenda mendesak lainnya dalam kaitan reformasi agraria. Yaitu memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah, menangani dan menyelesaikan perkara, masalah sengketa, dan konflik pertanahan di Indonesia secara sistematis, dan menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir, yang menurutnya mendesak dilakukan adalah mengembangkan dan memperbarui politik, hukum, dan kebijakan pertanahan.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto menyatakan pentingnya database penguasaan dan pemilikan tanah. Kata dia, pihaknya tengah mengembangkan dan melakukan verifikasi lapangan untuk kepentingan database Ia berharap tahun depan sudah diperoleh gambaran keseluruhan mengenai skema kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia.
Karena dalam suatu situasi kita ingin mengatasi kemiskinan mengatasi pengangguran, layak juga kita dari BPN memikirkan jalan secara khusus untuk buka akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk memperoleh sumber kesejahteraan. Salah satu cara adalah melihat kembali seluruh masalah pertanahan, ucap Joyo kepada wartawan (24/10)