Mencegah Kejahatan Korupsi pada Pemilu 2024
Terbaru

Mencegah Kejahatan Korupsi pada Pemilu 2024

Sudah lebih dari 1400-an orang ditangkap karena korupsi, termasuk dari kepala daerah, hingga kepala desa. Namun, praktik korupsi tetap saja terjadi di sektor politik, bahkan terus berkembang modus-modusnya.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit

“KPU tidak bisa bekerja sendiri, karena untuk sukseskan Pemilu, kita punya kesepahaman yang sama, integritas menjadi penting, karena Pemilu adalah satu-satunya sarana kedaulatan kita, di mana akan terpilih segelintir orang, yang mau tidak mau, akan menentukan kehidupan kita bersama melalui kebijakan yang diambilnya,” ujar Betty.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, menyebut bahwa tantangan pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya terkait modern fraud yang melibatkan uang, namun juga perbuatan lain untuk memengaruhi hasil Pemilu.

“Berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019, dari 380 tindak pidana Pemilu, 5 teratas, 67 kasus itu adalah politik uang. Lalu, 65 orang dipidana karena memilih lebih dari satu kali. Lalu, 43 orang dipidana karena penggelembungan orang. Artinya, di satu sisi kita masih berhadapan dengan politik transaksional yang riil ada, serta juga dari gangguan integritas untuk pengaruhi suara,” ujar Titi.

Praktik money politik uang tersebut semakin ‘subur’ saat ini, sambung Titi, seiring permisifnya masyarakat untuk menerima politik uang saat Pemilu. “Pemilih kita rentan memilih dipengaruhi politik transaksional, karena permisif terhadap tawaran uang. Ini tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ujar Titi.

Oleh karenanya, menurut Titi, salah satu upaya untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas adalah mendidik para Pemilih agar tidak melakukan politik transaksional tersebut. Sebab, praktik tersebut, mengakibatkan biaya politik tinggi, yang membuat calon Pemilu berusaha memenuhinya dari berbagai sumber, termasuk korupsi.

Adapun diskusi ini merupakan rangkaian dari gelaran Anti-Corruption Summit ke-5 tahun 2022. Di gelar sejak 2005, ACS merupakan kegiatan kolaboratif dengan tujuan mengembangkan kapasitas akademisi anti-korupsi dan implementasi kerjasama antara KPK dengan perguruan tinggi.

Sebelum selebrasi puncak ACS ke-5 di Universitas Muhammadiyah Surabaya, terdapat beberapa rangkaian kegiatan ACS mulai dari webinar bedah buku, KKN antikorupsi, Podcast ACS, Diskusi Publik, hingga Call for Paper yang diikuti oleh 11 karya tulis terpilih untuk dipresentasikan saat selebrasi ACS.

Tags:

Berita Terkait