Terlepas dari pendapat para hakim agung, Gayus dan Denny, hukumonline menemukan sesuatu yang menarik dalam naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang KY yang dibuat tahun 2002 serta cetak biru MK tahun 2004.
Disebutkan pada halaman 45 naskah akademis, salah satu dari lima tugas KY dakam fungsinya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah Pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung). Dalam penjelasan footnote-nya, kata ‘menjaga' dalam pasal 24 B UUD 1945 diwujudkan dalam tugas ‘pengawasan' sedang kata ‘menegakkan' diwujudkan dalam tuga ‘pendisiplinan' atau ‘menjatuhkan sanksi disiplin'.
Selain itu, pada halaman 58 disebutkan, Redaksional yang digunakan pasal 24 B Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah ‘…perilaku hakim'. Kalimat hakim dalam naskah akademis harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat I, banding dan tingkat kasasi (hakim agung). Masih pada halaman yang sama, dijelaskan, tidak tepat apabila UUD 1945 ditafsirkan secara gramatikal.
Yang mengejutkan, ternyata naskah akademis tersebut disusun oleh mayoritas hakim agung yang saat ini menjadi pemohon judicial review. Salah satunya adalah Paulus Effendi Lotulung, Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara. Paulus dalam penyusunan naskah akademis tersebut bertindak selaku penanggungjawab penelitian.
Saat dimintai keterangannya terkait dengan naskah akademis tersebut, Paulus dengan nada tinggi mengatakan jika naskah akademis tersebut tidak selalu bersifat mengikat. Bagi Paulus, naskah akademis bersifat teoritis, ketika dibawa ke DPR, maka proses politik di DPR adalah proses yang paling menentukan.. Saat ditanya lebih spesifik tentang definisi hakim dalam naskah tersebut, Paulus menyatakan hal itu berpulang pada MK. Menurutnya MK lebih berhak dan mempunyai otoritas untuk menentukan.
Menilik isi naskah akademis, dimana Paulus ikut terlibat dan dibandingkan dengan alasan permohonan judicial review, terkesan ada pemahaman yang berbeda jika tidak ingin dikatakan adanya sebuah inkonsistensi pemikiran. Untuk menegaskan, Paulus yang ditanya apakah mengingat pembuatan naskah tersebut menjawab, Saya ini Profesor yang sudah membuat ratusan naskah akademis jadi tidak ingat satu persatu, ujarnya.
Seorang guru besar hukum tata negara yang menjadi narasumber DPR dalam pemhahasan RUU KY menegaskan bahwa semula KY justeru dibuat terutama untuk mengawasi hakim agung. Tetapi kemudian diperluas meliputi hakim tingkat pertama dan banding. "Mungkin para hakim agung itu tidak mengetahui sejarah lahirnya Komisi Yudisial," ujar sang profesor.