Menakertrans Muhaimin Iskandar optimis dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sampai akhir tahun ditargetkan mencapai 5,5hingga 5,8 persen. Bukan hanya pengangguran yang berpendidikan tingkat SD ke bawah saja yang disasar. Tapi juga sarjana atau lulusan universitas karena merujuk data BPS pada Februari 2013, jumlahnya mencapai 360 ribu orang atau 5,04 persen dari total pengangguran.
“Pemerintah terus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru baik di bidang formal maupun informal. Salah satu solusinya dengan menggelar Gerakan Penanggulangan Penangguran (GPP) di seluruh Indonesia,” kata Muhaimin Iskandar saat membuka Asean +9 Youth Assembly di Jakarta, Selasa (27/8).
Untuk merealisasikan target itu, Muhaimin mengatakan pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan pekerjaan baik formal dan informal. Serta menggulirkan program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Mengingat pasar kerja di Indonesia cukup kompetitif, Muhaimin mengimbau para pencari kerja untuk melengkapi kemampuannya dengan kompetensi kerja.
Muhaimin mengatakan pemerintah berupaya membuka lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah penganguran secara intensif. Misalnya, meningkatkan SDM dengan membangun kompetensi kerja untuk memperluas kesempatan kerja. Kemudian, mengembangkan kewirausahaan terhadap pencari kerja terdidik. Menururtnya, salah satu penyebab tingginya pengangguran di Indonesia karena terbatasnya kesempatan kerja baru dan minimnya link and match antara kompetensi pencari kerja dengan pasar kerja.
Sementara, investor dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor formal. Kehadiran investor menurut Muhaimin dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktifitas kerja. “Hubungan industrial yang kondusif dan harmonis menjadi syarat agar investor tertarik dan membuka investasi baru,” imbuhnya.
Selain itu, dalam menciptakan lapangan kerja, Muhaimin mengatakan pemerintah menggulirkan program lainnya. Seperti padat karya, pengembangan wirausaha produktif dan memperbanyak bursa kerja (job fair). Untuk kaum muda, Muhaimin melanjutkan, pemerintah mendukung dan mengembangkan program kewirausahaan dengan memfasilitasi permodalan, promosi dan mendukung usaha berkelanjutan.
Terkait pelatihan, Muhaimin menjelaskan pemerintah menyediakan fasilitas dan program pelatihan kerja yang tersedia di balai latihan kerja (BLK) di seluruh Indonesia. BLK berfungsi mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di daerah. Dengan mengikuti pelatihan di BLK, para pencari kerja dapat berlatih dan belajar untuk meningkatkan keterampilan serta kompetensi kerja sesuai yang dibutuhkan pasar kerja.
Kemenakertrans mencatat ada 13 BLK UPTP milik pemerintah pusat dan 252 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan jumlah instruktur mencapai 3.132 orang. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan tingkat pengangguran per Februari 2013 sebesar 7,17 juta orang (5,92 persen) dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang.
Selaras dengan Muhaimin, sebelumnya Kadisnakertrans DKI Jakarta, Priyono, mengatakan program prioritas Disnakertrans Jakarta periode sekarang salah satunya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya Penyerapan tenaga kerja harus sejalan dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Untuk itu BLK berperan penting melatih pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan sebelum masuk pasar kerja.
Dalam setahun BLK yang ada di provinsi DKI Jakarta mampu melatih 5-6 ribu orang. Sedangkan materi pendidikan dan pelatihan yang ada di BLK meliputi berbagai macam kejuruan seperti tata boga, busana, teknisi AC dan las. Setiap pelatihan rata-rata berlangsung 2 bulan, namun khusus untuk keahlian las membutuhkan waktu 4 bulan.
Untuk menjaring peserta, Disnakertrans DKI Jakarta melakukan sosialisasi, mulai dari suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Sudinakertrans) sampai kelurahan. “Misalnya warga yang membuat kartu kuning, kami informasikan kalau BLK membuka pelatihan,” ujar Priyono kepada hukumonline pekan lalu.
Menanggapi target pemerintah mengurangi jumlah pengangguran, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan sudah seharusnya pemerintah mencanangkan target itu. Dengan begitu pemerintah punya arah yang jelas dalam pembangunan. Menurutnya, bermacam target itu harus tertuang dalam asumsi-asumsi ekonomi saat pemerintah merancang RAPBN. Sehingga target itu sifatnya menjadi nasional, bukan sektoral di Kemementerian.
Sayangnya, pemerintah tidak memasukan tingkat pengangguran menjadi asumsi penting dalam RAPBN. Bagi Timboel, pemerintah harus memandang mengurangi tingkat pengangguran sebagai asumsi penting ekonomi. Seperti asumsi terhadap pertumbuhan ekonomi, kurs mata uang dan lifting minyak. “Berapa jumlah lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dengan satu persen pertumbuhan ekonomi, itu pun masih belum jelas dilakukan pemerintah,” ucapnya kepada hukumonline lewat surat elektronik, Jumat (30/8).
Atas dasar itu Timboel berpendapat bila pemerintah punya strategi program pembukaan lapangan pekerjaan dalam APBN tiap tahunnya, maka bisa lebih memastikan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, apa yang diutarakan Muhaimin terkait pengurangan jumlah pengangguran kurang realistis. “Terkesan hanya sebagai isapan jempol saja,” tukasnya.
Timboel tidak melihat dalam target yang diutarakan Muhaimin itu menggunakan strategi investasi dan alokasi APBN. Seperti belanja modal dan alokasi program per kementerian yang disasar untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ada hanya menggelar GPP, pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kewirausahaan, memperbanyak pelaksanaan bursa kerja (job fair) dan BLK.
Di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang berpotensi krisis, Timboel melihat targetan Menakertrans itu cenderung sulit dicapai. Sehingga, capaian terbaik yang dapat dilakukan pemerintah sekarang paling banter mencegah terjadinya PHK. Pasalnya, pelemahan kurs rupiah saat ini berpotensi menyulitkan pengusaha mengimpor bahan baku yang harganya menjadi mahal. Ujungnya, proses produksi dapat terhambat dan tidak menutup kemungkinan terjadi PHK.
Walau begitu Timboel mengusulkan agar GPP yang dinyatakan Menakertrans harus dikampanyekan dengan melibatkan seluruh kementerian dan kepala pemerintahan tingkat I dan II. Sehingga, program-program yang ada dapat diintegrasikan. APBN dan APBD perlu disinkronkan agar dapat secara nyata menurunkan pengangguran. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan perlu menggandeng Menteri Koperasi dan UMKM untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka memberi pinjaman bagi wirausaha terdidik. Termasuk membantu alokasi kredit usaha rakyat (KUR).
“Selama ini Kementerian Koperasi dan UMKM lebih cenderung mengalokasikan dana pinjaman dan juga KUR untuk wirausaha yang sudah punya kegiatan usaha, tidak untuk pemula,” urai Timboel.
Mengacu hal itu Timboel mendesak pemerintah untuk lebih banyak lagi mengalokasikan dana pinjaman bagi wirausaha pemula dengan bunga relatif rendah. Sebab, salah satu hambatan masyarakat untuk berwirausaha adalah tingginya bunga KUR dan prosesnya sangat birokratis. “Selain permodalan, pemerintah harus mendukung para wirausaha mengakses pasar dan bahan baku,” tandasnya.
Soal link and match antara dunia pendidikan dan industri, Timboel merasa hal itu kerap dikeluhkan Muhaimin. Timboel melihat selama ini persoalan klasik tersebut tergolong gagal dituntaskan pemerintah. Untuk membenahi masalah link and match, Timboel berpendapat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan BLK guna menyiapkan tenaga kerja terampil. Sebab, BLK secara kualitas dan kuantitas kurang memadai. “Pemerintah harus mengalokasikan lebih APBN (maupun APBD) untuk menambah jumlah dan kualitas BLK,” pungkasnya.