Kemenakertrans mencatat ada 13 BLK UPTP milik pemerintah pusat dan 252 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan jumlah instruktur mencapai 3.132 orang. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan tingkat pengangguran per Februari 2013 sebesar 7,17 juta orang (5,92 persen) dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 121,2 juta orang.
Selaras dengan Muhaimin, sebelumnya Kadisnakertrans DKI Jakarta, Priyono, mengatakan program prioritas Disnakertrans Jakarta periode sekarang salah satunya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya Penyerapan tenaga kerja harus sejalan dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Untuk itu BLK berperan penting melatih pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan sebelum masuk pasar kerja.
Dalam setahun BLK yang ada di provinsi DKI Jakarta mampu melatih 5-6 ribu orang. Sedangkan materi pendidikan dan pelatihan yang ada di BLK meliputi berbagai macam kejuruan seperti tata boga, busana, teknisi AC dan las. Setiap pelatihan rata-rata berlangsung 2 bulan, namun khusus untuk keahlian las membutuhkan waktu 4 bulan.
Untuk menjaring peserta, Disnakertrans DKI Jakarta melakukan sosialisasi, mulai dari suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Sudinakertrans) sampai kelurahan. “Misalnya warga yang membuat kartu kuning, kami informasikan kalau BLK membuka pelatihan,” ujar Priyono kepada hukumonline pekan lalu.
Menanggapi target pemerintah mengurangi jumlah pengangguran, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan sudah seharusnya pemerintah mencanangkan target itu. Dengan begitu pemerintah punya arah yang jelas dalam pembangunan. Menurutnya, bermacam target itu harus tertuang dalam asumsi-asumsi ekonomi saat pemerintah merancang RAPBN. Sehingga target itu sifatnya menjadi nasional, bukan sektoral di Kemementerian.
Sayangnya, pemerintah tidak memasukan tingkat pengangguran menjadi asumsi penting dalam RAPBN. Bagi Timboel, pemerintah harus memandang mengurangi tingkat pengangguran sebagai asumsi penting ekonomi. Seperti asumsi terhadap pertumbuhan ekonomi, kurs mata uang dan lifting minyak. “Berapa jumlah lapangan pekerjaan yang bisa dibuka dengan satu persen pertumbuhan ekonomi, itu pun masih belum jelas dilakukan pemerintah,” ucapnya kepada hukumonline lewat surat elektronik, Jumat (30/8).
Atas dasar itu Timboel berpendapat bila pemerintah punya strategi program pembukaan lapangan pekerjaan dalam APBN tiap tahunnya, maka bisa lebih memastikan penurunan angka pengangguran. Menurutnya, apa yang diutarakan Muhaimin terkait pengurangan jumlah pengangguran kurang realistis. “Terkesan hanya sebagai isapan jempol saja,” tukasnya.