Menjelang lebaran, Menakertrans Muhaimin Iskandar menginstruksikan jajarannya di tingkat pusat dan instansi ketenagakerjaan di daerah untuk membentuk posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Selain menerima laporan pengaduan dari para pekerja, posko itu melayani jasa konsultasi gratis bagi perusahaan-perusahaan terkait pembayaran THR.
Bahkan, posko juga menerima pengaduan atas persoalan ketenagakerjaan selain THR. Seperti, besaran upah, status pekerjaan sampai pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, jika terbukti melakukan pelanggaran, Muhaimin berjanji bakal melakukan tindakan.
“Saya tegaskan kembali kalau ada perusahaan yang tidak bayar THR akan kita tindak. Tindakannya itu mulai dari penyadaran, teguran, mediasi sampai tuntutan hukum ke pengadilan" kata Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, akhir pekan lalu.
Dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR, Muhaimin melanjutkan, perusahaan yang dilaporkan pekerja akan dipanggil. Kemudian, diadakan mediasi antara pengusaha dan pekerja untuk menuntaskan masalah pembayaran THR. Jika pengusaha bandel dan menolak membayar THR, petugas pengawas akan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan. Serta menyiapkan tuntutan secara hukum ke pengadilan.
Oleh karenanya, Muhaimin menegaskan instansi ketenagakerjaan akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran THR. Terutama soal ketepatan waktu pembayaran THR dan besarannya. Pengawasan itu akan dilakukan di tingkat pusat ataupun daerah. “Setiap pelanggaran hak normatif pekerja bakal dikenai sanksi tegas,” tukasnya.
Muhaimin mengingatkan, berdasarkan Permenakertrans No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Serta ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Imbauan Mudik Lebaran Bersama. Dengan begitu Muhaimin berharap tradisi memberikan THR kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan tetap terjaga.
Dalam regulasi tersebut, Muhaimin mengatakan telah diatur setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja yang masa kerjanya tiga bulan atau lebih. Terkait besaran THR, ditentukan berdasarkan Permenakertrans dan surat edaran tersebut. Yaitu pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat THR satu bulan upah. Sedangkan untuk pekerja yang masa kerjanya tiga bulan tapi kurang dari 12 bulan mendapat besaran THR secara proporsional.
Walau begitu Muhaimin menekankan jika pembayaran THR sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lebih baik ketimbang regulasi yang diterbitkan pemerintah, atau lebih dari satu bulan upah, maka yang digunakan adalah peraturan yang berlaku di perusahaan itu.
Terpisah, Ketua Bidang Advokasi Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Nyumarno, mempertanyakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengusaha yang tidak membayar THR. Pasalnya, Nyumarno melihat sanksi itu hanya ada dalam UU No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Sedangkan peraturan itu sudah digantikan UU Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, Nyumarno khawatir tidak ada satupun ketentuan pidana yang dapat menjerat pengusaha nakal yang tidak membayar THR.
Atas dasar itu, Nyumarno berharap agar pengawas ketenagakerjaan sebagaimana amanat pasal 9 Permenakertrans No.4 Tahun 1994 dapat memeriksa dan memerintahkan pengusaha membayar THR. Serta membuat nota peringatan kepada perusahaan jika terindikasi tidak menunaikan kewajiban memberikan THR kepada pekerja. Tak ketinggalan ia menekankan pengawas ketenagakerjaan harus memperhatikan bermacam modus yang dilakukan oleh pengusaha yang enggan membayar THR kepada pekerjanya.
Dari berbagai perusahaan di Jabodetabek yang tidak membayar THR itu, Nyumarno menghitung kurang lebih ada 10 ribu pekerja yang rentan tidak memperoleh THR tahun ini. Ia yakin untuk seluruh Indonesia pasti jumlah pekerja yang rawan tidak mendapat THR mencapai raturan ribu pekerja. Walau mengapresiasi Menakertrans yang menerbitkan Surat Edaran bernomor SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama. Tapi, Nyumarno menegaskan surat edaran itu harus disertai tindakan dan sanksi tegas dari pemerintah terhadap pengusaha yang tidak membayar THR.
Selain itu Nyumarno merekomendasikan pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk menjamin pemenuhan THR bagi pekerja. Pertama, presiden SBY harus memerintahkan Kemenakertrans, khususnya Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di pusat dan daerah melakukan inspeksi mendadak dan memaksa pengusaha membayar THR sesuai peraturan. Kedua, mendorong Kemenakertrans mengeluarkan kebijakan kepada perusahaan yang tersangkut perselisihan hubungan industrial dengan pekerja untuk menunaikan kewajibannya selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Ketiga, Nyumarno berharap ada sanksi tegas yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan terkait ketenagakerjaan. Ketika beberapa waktu lalu menemui Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans, Muji Handaya, Nyumarno mengatakan Kemenakertrans berjanji akan mengeluarkan surat edaran yang isinya menegaskan bahwa THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja. Nantinya, surat edaran itu akan ditujukan kepada Gubernur dan pemerintah daerah serta pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.
“Ketika kami sampaikan tuntutan itu Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Kemenakertrans, sepakat dan berjanji akan mengeluarkan surat edaran tersebut,” tutur Nyumarno kepada hukumonline lewat pesan singkat, Senin (22/7).
Sebelumnya, Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO, Hasanuddin Rachman, mengatakan Surat Edaran Menakertrans itu hanya pengulangan dari ketentuan yang termaktub dalam Permenakertrans No.4 Tahun 1994. Sehingga, Hasanuddin menganggap para pengusaha akan membayar THR kepada pekerja pada waktunya tanpa diinstruksikan pemerintah. “Mereka (pengusaha,-red) nggak usah disuruh, nanti juga bayar THR,” pungkasnya.