"Ini bukan tentang besar kecil kenaikannya maupun mampu atau tidak mampunya pengusaha. Tetapi lebih tentang rasa keadilan terhadap buruh, karena faktanya memang upah buruh DKI kecil dan murah," kata Iqbal.
Mengingat Anies-Sandi telah mengingkari kontrak politik itu, Iqbal mengatakan sejak 1 November 2017 buruh Jakarta mencabut dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tersebut. Selain itu dalam waktu dekat buruh akan mengajukan gugatan ke PTUN terhadap UMP 2018. Upaya hukum itu pernah dilakukan serikat buruh Jakarta terhadap UMP 2017, hasilnya PTUN Jakarta memenangkan sebagian gugatan buruh.
[Baca Juga: PTUN Jakarta Batalkan UMP 2017].
Rencana Anies-Sandi menyalurkan subsidi untuk buruh yang menerima UMP menurut Iqbal tidak tepat. Misalnya, naik bus Transjakarta gratis. Moda transportasi itu menurut Iqbal hanya dijangkau bagi buruh yang bekerja di tengah kota seperti di kawasan Sudirman dan Thamrin. Padahal mayoritas buruh Jakarta pabriknya berada di pinggir kota seperti wilayah Cilincing, Cakung, Penggilingan, Ancol, Kapuk, Daan Mogot, Ciracas, Jl Raya Bogor, Sunter, dan Priuk. “Bus transjakarta tidak menjangkau pinggiran kota tersebut sehingga buruh naik angkot dan ojek untuk masuk ke kawasan industri,” ujar Iqbal.