Pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir. Dalam menghadapi pandemi pemerintah meminta masyarakat melakukan adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam kegiatan rutin setiap harinya dengan mematuhi protokol Kesehatan tak terkecuali dalam lingkungan kerja di perkantoran.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol Kesehatan di lingkungan kerja. "Menjaga jarak, olahraga yang cukup, menjaga stamina agar memiliki imunitas tubuh yang baik," kata Menaker Ida Fauziah dalam keterangannya, Jumat (10/7/2020). (Baca Juga: Catatan Burub atas Kebijakan Ketenagakerjaan Atasi Dampak Covid-19)
Ida mengingatkan tingginya penambahan jumlah kasus positif Covid-19 agar semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ida menekankan pelaksanaan protokol Kesehatan terutama di tempat kerja jangan dianggap sebagai beban, tapi kebutuhan. Menurutnya, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh penting untuk menguatkan imunitas tubuh guna menangkal Covid-19.
“Karena itu, kita berharap seluruh perusahaan mulai melaksanakan gerakan pekerja sehat. Gerakan ini bisa dimulai dengan melaksanakan olahraga secara teratur paling lama 10 menit,” harapnya.
Gagal memahami
Deputi Direktur Advokasi Elsam Andi Muttaqien mengatakan di era kebiasaan baru ini keselamatan manusia harus diletakkan di atas pemulihan ekonomi. Arah kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di era pandemi ini menekankan pada perusahaan sebagai aktor kapital yang dianggap penting, sehingga diberikan berbagai jenis bantuan/kemudahan.
Misalnya, PP No.23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang mengatur kebijakan untuk menyelamatkan BUMN, perbankan dan dunia usaha. Tapi pemerintah dianggap gagal memahami hak atas kesehatan dan hak hidup warga negara yakni potensi penyebaran Covid-19 di perusahaan.
Pemerintah kota Semarang belum lama ini mengumumkan ada 205 kasus baru Covid-19. Pemerintah kota semarang menyebut peningkatan kasus di wilayahnya berasal dari klaster perusahaan mencapai 33 persen. Berbagai perusahaan itu bergerak di bidang garmen, BUMN, minyak dan gas.
Andi juga mencatat awal Juli 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi mengkonfirmasi ada klaster baru penyebaran Covid-19 di perusahaan. Sebelumnya kasus Covid-19 juga ditemukan di perusahaan rokok di Surabaya. Selaras itu, Andi mengingatkan pedoman badan HAM PBB (UN OHCHR) dalam bagian “Dampak Sosial dan Ekonomi” menyebut kesehatan dan keselamatan kerja bagi mereka yang bekerja selama krisis ini khususnya petugas kesehatan harus dinilai dan ditangani.
“Dokumen itu juga menyebut tidak seorang pun harus merasa dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak perlu membahayakan kesehatan mereka karena takut kehilangan pekerjaaan atau gaji.”
Menaker telah menernitkan SE No.M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan untuk memberikan perlindungan kerja dan memastikan keberlangsungan usaha. Andi menyebut dalam edaran itu pengusaha diharapkan dapat melakukan sejumlah upaya seperti mengenali prioritas usaha, dan identifikasi risiko pandemi. Ada sanksi administrasi yang dapat diberikan jika ditemukan pelanggaran. Tapi Andi menilai pemerintah, lebih mendahulukan pembinaan kepada perusahaan.
“Fokus Kementerian Ketenagakerjaan yakni bagaimana perusahaan tetap bisa melangsungkan usahanya, tetap produktif tapi kesehatan para pekerjanya bisa terjaga,” kata Andi ketika di konfirmasi, Senin (13/7/2020).
Pada level daerah, Andi melihat ada beragam pendekatan yang dijalankan. Misalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan SK No.1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran atau Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Tapi di Jawa Barat ada 58 dari 5.800 perusahaan dicabut izin operasionalnya karena melanggar aturan. Regulasi yang dijadikan pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat yakni Peraturan Menteri Perindustrian No.4 Tahun 2020.
Menurut Andi, hal tersebut membuktikan pekerja dalam situasi rentan dan semakin meningkat saat pemerintah melonggarkan aturan PSBB. Penyebaran yang signifikan terjadi di tengah pekerja yang menjalankan ooperasional pabrik karena implementasi kebijakan dan pengawasannya kurang optimal. “Keberlangsungan ekonomi bukan berarti menanggalkan hak atas kesehatan bagi setiap individu yang eksis sebagai pekerja,” lanjutnya.
Elsam mengusulkan sedikitnya 5 hal. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri yang berwenang perlu melakukan pemantauan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran. Kedua, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus memantau pekerja sektor industri, baik BUMN dan swasta karena rentan terdampak Covid-19. Ketiga, Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM penting untuk menjalin kerja sama memastikan perlindungan, penghormatan, dan ketersediaan akses pemulihan sesuai prinsip panduan PBB untuk bisnis dan HAM.
Keempat, perusahaan perlu melakukan penilaian risiko dengan menyesuaikan pada konteks, industri, dan rantai pasok. Kelima, perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib menghormaati hak pekerja dengan menerapkan protokol kesehatan yang diterbitkan pemerintah.