Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 atau populer disebut Corona termasuk di lingkungan kerja. Kementerian Kesehatan mencatat per 10 Maret 2020, ada 27 kasus positif Corona di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengimbau seluruh pimpinan perusahaan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus Corona di tempat kerja.
Perusahaan perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penyebab dan media penularan virus Corona. "Kita terus mengimbau perusahaaan untuk tetap waspada dan meningkatkan upaya perlindungan pekerja, pengusaha itu sendiri, maupun masyarakat sekitar terkait virus corona," kata Ida dalam keterangannya, Rabu (11/3/2020). Baca Juga: 6 Hal yang Perlu Dilakukan Pemerintah dalam penanganan Covid-19
Upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona di lokasi kerja, antara lain mematuhi peraturan terkait keselamatannya dan Kesehatan kerja (K3). Ida menegaskan perusahaan wajib menyediakan fasilitas jaminan perlindungan pekerja dari virus Corona. Misalnya, menyediakan masker dan saran cuci tangan.
Sebelumnya, Ida telah menerbitkan Surat Edaran No.M/1/HK.04/II/2020 tertangal 21 Februari 2020 yang intinya mengatur 3 hal. Pertama, melarang dan menghentikan sementara penggunaan TKA yang di datangkan dari China. Kedua, bagi TKA yang bekerja pada pekerjaan yang bersifat sementara dan masih tinggal di Indonesia tetap dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Ketiga, aturan ini berlaku sampai 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali.
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, M Iswandi Hari, sebelumnya juga menerbitkan Surat Edaran bernomor B.5/51/AS.0202/I/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Surat Edaran itu mengimbau seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan pimpinan perusahaan untuk waspada penyebaran penyakit pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya pada pekerja. Untuk pimpinan perusahaan, SE Dirjen Pengawasan ini mengimbau 4 hal.
Pertama, melaksanakan Permenakertrans No.02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja dan Permenakertrans No.03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari Penerapan Syarat-Syarat K3. Kedua, melakukan upaya pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan kerja, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan. Ketiga, memberikan informasi kepada pekerja tentang kasus pneumonia berat. Keempat, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan penyebaran pneumonia berat di lokasi kerja.
Pemerintah juga menerbitkan Permenkumham No.7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona di Indonesia. Beleid tertanggal 28 Februari 2020 itu mengatur antara lain menetapkan sejumlah syarat dalam pemberian visa kunjungan dan izin tinggal terbatas bagi orang asing yang mengajukan permohonan kepada perwakilan RI di China.
Pasal 3 Permenkumham itu mengatur persyaratan yang harus dipenuhi pemohon antara lain keterangan sehat yang menyatakan bebas virus Corona dari otoritas kesehatan negara setempat dalam bahasa Inggris.
Lebih serius
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mendesak pemerintah lebih serius mengatasi penyebaran virus Corona di Indonesia. Bisa jadi jumlah penduduk Indonesia yang terkena virus Corona melebihi jumlah yang secara resmi diumumkan pemerintah. Mirah mengusulkan sedikitnya 6 hal yang perlu dilakukan. Pertama, memudahkan akses masyarakat melakukan pemeriksaan dan penanganan kesehatan dengan cara menambah jumlah fasilitas kesehatan serta peralatan medis yang memadai.
Pemerintah juga perlu menambah dan mengoptimalkan sarana dan prasarana seperti kamera pemindai suhu tubuh dan ruang isolasi di lokasi penting seperti bandar udara, pelabuhan. Termasuk di berbagai moda transportasi publik seperti stasiun kereta api, bus dan angkatan umum lain.
"Aspek Indonesia mendapat laporan dari beberapa pihak yang mengatakan minimnya pemeriksaan terhadap orang yang masuk ke Indonesia melalui bandar udara atau pelabuhan. Tidak ada pemeriksaan suhu tubuh, dan penumpang hanya diminta mengisi surat pernyataan kesehatan, " katanya di Jakarta, Rabu (11/3).
Kedua, pemerintah harus menjamin perlindungan kesehatan seluruh pekerja di fasilitas kesehatan yang menangani pasien virus Corona. Ketiga, pemerintah harus menjamin biaya pelayanan kesehatan pasien yang diduga atau positif virus Corona. Keempat, pemerintah perlu menerbitkan imbauan dan Informasi secara luas tentang daerah yang terkena kasus Corona agar masyarakat lebih waspada.
Kelima, Mirah meminta pemerintah memulangkan TKA yang ada di Indonesia terutama dari China dan negara yang mengalami wabah virus Corona. Mirah mencatat ada banyak proyek di Indonesia yang dikerjakan oleh TKA terutama dari China, sepertii proyek kereta cepat. Keenam, pemerintah dan seluruh jajarannya harus memberikan informasi yang transparaan kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan dan pencegahan virus Corona.